Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Ikut "Saweran" Gedung KPK

Kompas.com - 30/06/2012, 04:27 WIB
M Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus memberikan "saweran" guna mendukung rencana pembangunan gedung baru lembaga anti korupsi tersebut. Ia berkilah, langkahnya ini bukan bentuk kampanye.

"Ini bukan kampanye. Saya tidak datang dengan atribut dan kapasitas sebagai calon gubernur, karena yang kampanye Pak Biem di Kepulauan Seribu," kata Faisal, yang datang ke Gedung KPK di kawasan Kuningan bersama pegiat anti korupsi, Teten Masduki dan kedua anaknya, Jumat (29/6/2012).

Faisal menyumbang Rp 1 juta dari kantong pribadinya. Ia juga menyertakan Rp 1 juta yang merupakan dana solidaritas pendukung Faisal-Biem.

"Sistem saweran memang sejalan dengan prinsip kami. Kalau KPK mendapat saweran dari rakyat, maka KPK akan merasa berutang kepada rakyat, sehingga lebih bersemangat dalam berjuang demi rakyat," ujarnya.

Namun, Faisal menyadari, penyediaan biaya pembangunan gedung baru institusi antikorupsi itu merupakan tugas negara.

"Sulit bagi pihak luar untuk memberikan bantuan ke lembaga negara, karena akan masuk dalam ranah gratifikasi yang dilarang. Pejabat negara tidak boleh menerima meskipun demi pelayanan yang lebih baik," tuturnya.

Untuk itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia itu juga menyerukan agar rakyat tidak hanya meratap diri dan mengutuk kehidupan politik Indonesia, yang menurutnya sudah berada di bawah titik nol.

"Tanpa tindakan konkret rakyat dan warga, partai politik akan terus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dukungan seperti ini adalah simbol perlawanan terhadap sistem legislasi yang penuh dengan kebusukan transaksi politik, korup dan kebuntuan akal sehat," tegasnya.

Adapun saat ini KPK tengah menjadi pusat perhatian dengan usulannya membangun gedung lebih besar guna menampung karyawannya yang jumlahnya sudah cukup banyak. Hal tersebut semakin menjadi polemik, setelah usulan KPK tidak disetujui oleh DPR RI.

Berbagai dukungan pun mengalir setelah pimpinan KPK mewacanakan rencana meminta bantuan kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru tersebut, jika DPR RI tidak kunjung merealisasikan janjinya menyetujui anggaran pembangunan gedung baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com