Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikhawatirkan Hanya Alihkan Isu

Kompas.com - 29/06/2012, 18:25 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Polemik gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat khawatir berbagai kalangan. Sebab, bisa saja itu mengalihkan perhatian publik terhadap sejumlah kewajiban terkini KPK dalam menangani sejumlah kasus besar.

"Jangan sampai mengalihkan perhatian publik terhadap sejumlah kewajiban terkini KPK, terutama percepatan progres penanganan sejumlah kasus besar. Sebut saja mulai dari kasus Bank Century, kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, cek pelawat, vaksin flu burung, hingga janji KPK menyelidiki jaringan mafia perpajakan," kata anggota Komisi II DPR Bambang Soesatyo, Jumat (29/6/2012) kepada Kompas dalam perjalanan dari Bogor, Jawa Barat.

"Cepat atau lambat, Komisi III DPR berani memastikan bahwa KPK pasti akan memiliki gedung baru yang spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan KPK. Akan tetapi, seperti halnya proses perencanaan proyek pembangunan lainnya, usulan atau proposal gedung baru KPK juga memerlukan pembahasan dan persetujuan seluruh fraksi yang ada di DPR," katanya.

Sebagaimana diketahui, selama ini baik pemerintah maupun DPR, untuk kelancaran tugas-tugas KPK selalu menaikan anggaran KPK rata-rata lebih Rp 100 miliar per tahun. Dari Rp 300-an miliar pada tahun 2009 hingga kini hampir mencapai Rp.800 miliar untuk anggaran tahun 2013 atau di luar dil uar kebutuhan gedung baru.

Menurut Bambang, sebenarnya bukan hanya gedung baru KPK saja yang tertunda realisasinya. Pembangunan gedung baru lembaga-lembaga lainnya pun seperti Badan Nasional Narkotika tertunda bertahun-tahun. Namun demikian kita akan terus berusaha menuntaskan keinginan KPK memiliki gedung baru, kendati ada desakan juga dari publik, perlunya audit kinerja dan peningkatan kinerja KPK atas berbagai kasus besar yang lama mangkrak dan tidak tuntas.

Bambang mengatakan, penanganan kasus Bank Century, Wisma Atlet dan kasus Hambalang belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena KPK baru menyentuh tersangka kelas teri.

Kini, rakyat menunggu keberanian KPK mengungkap aktor besar di balik semua kasus-kasus besar tersebut, " papar Bambang lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com