Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kegagalan Capres Golkar Versi Ical

Kompas.com - 29/06/2012, 11:35 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi internal, ada tiga faktor penyebab kegagalan calon presiden dari Partai Golkar dalam tiga kali pemilu presiden pasca-Reformasi tahun 1998.

Faktor pertama, kata Ical, penetapan capres dilakukan setelah pemilu legislatif. Akibatnya, kata dia, tidak cukup waktu bagi partai untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas capres meski secanggih apa pun strategi pemenangan dalam pilpres.

Faktor kedua, lanjut Ical, memudarnya soliditas internal lantaran terlalu banyak skenario politik di internal partai. Akibatnya, kata dia, banyak energi dan waktu yang terbuang percuma untuk menyikapi masalah itu.

"Karena itu, kita tidak ingin fokus kita terpecah, kita tidak ingin soliditas terganggu, kita tidak ingin terlambat memutuskan calon presiden dari Partai Golkar," kata Ical saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6/2012).

Faktor ketiga, tambah dia, tidak berfungsinya organisasi massa partai sebagai mesin politik untuk pemenangan capres. Selain itu, lemahnya soliditas, militansi kader, serta penguatan jaringan.

Meski demikian, Ical meyakini bahwa semua pengurus partai telah bekerja maksimal dalam pemenangan pilpres sebelumnya. Untuk itu, dia meminta agar kegagalan masa lalu dijadikan referensi untuk memperbaiki internal.

Dalam Rapimnas, hadir para petinggi Partai Golkar, seperti Akbar Tanjung, Fadel Muhammad, dan Agung Laksono. Selain itu, acara juga dihadiri ratusan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta kader Golkar.

Seperti diberitakan, rencananya Ical bakal ditetapkan sebagai capres dalam Rapimnas. Penetapan itu disebut atas dasar aspirasi kader daerah, bahkan rakyat Indonesia. Jika penetapan itu terealisasi, deklarasi Ical sebagai capres akan digelar di Sentul, Minggu (1/7/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com