Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Enggan Tanggapi Toyota Harrier dari Adhi Karya dan Wika

Kompas.com - 27/06/2012, 19:22 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum enggan menjawab soal kepemilikan mobil Toyota Harrier yang diduga dibelikan PT Adhi Karya dan Wijaya Karya untuknya seperti dituduhkan Nazaruddin.

Seusai diperiksa penyidik KPK selama kurang lebih tujuh jam terkait penyelidikan proyek Hambalang, Anas mengaku tidak hafal apakah soal kepemilikan mobil tersebut ditanyakan penyidik kepadanya atau tidak.

"Saya tidak hafal," kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/6/2012).

Saat kembali ditanya apakah dirinya benar menerima pemberian Toyota Harrier dari dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi rekanan proyek Hambalang itu, Anas menjawab, "Ada-ada saja sampeyan (kamu) ini."

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK memiliki bukti indikasi dugaan keterlibatan Anas di proyek Hambalang. Bukti itu berita pembelian Toyota Harrier, November 2009 di dealer mobil Duta Motor, Pacenongan, Jakarta Pusat. Mobil mewah itu berplat nomor polisi B 15 AUD.

Seorang penyidik KPK yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan soal bukti tersebut.

Namun, hari ini Anas kembali membantah keterlibatan dirinya dalam proyek Hambalang. Meskipun pernah menjadi anggota Komisi X DPR, komisi yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang.

Dia juga membantah menerima uang dari PT Adhi Karya terkait proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut. "Tidak ada itu, itu cerita mati, halusinasi," ujar Anas.

KPK memeriksa Anas terkait penyelidikan Hambalang untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan. Nazaruddin mengatakan kalau Anas yang mengatur proyek tersebut.

Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com