Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Terlalu, Jika Pengadaan Al Quran Dikorupsi

Kompas.com - 27/06/2012, 06:31 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Agama Suryadharma Ali terkaget-kaget dan prihatin dengan munculnya dugaan korupsi pengadaan Al Quran di kementerian yang dipimpinnya. Untuk itu, dia membentuk tim investigasi internal demi menyelidiki kebenarannya.

"Jika memang ada, itu terlalu sekali, kitab suci menjadi target korupsi oleh pihak-pihak yang melakukan pengadaan. Namun, jika tidak ada yang salah, tolong dijelaskan, dan pulihkan nama baik dan harga diri Kementerian Agama," kata Suryadharma, Selasa (26/6/2012) di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi pada proyek pengadaan Al Quran tahun anggaran 2010-2011. Hingga sekarang, kasusnya masih diusut sehingga belum jelas rinciannya.

Suryadharma mengungkapkan, laporan keuangan Kementerian Agama (Kemenag) rutin diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pada tahun 2011 mendapat status Wajar tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTT DPP). Selama ini proyek pengadaan Al Quran itu tidak mendapat catatan apa-apa dari BPK atau Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag. Namun, tiba-tiba muncul kabar bahwa ada dugaan korupsi dalam proyek itu.

"Isu ini masih serba belum jelas, dan kami juga tidak tahu apa-apa. Kami membentuk Tim Investigasi yang dipimpin Irjen untuk menyelidiki lebih lanjut," katanya.

Tim ini diharapkan menemukan dan memperjelas duduk perkara dalam kasus itu, sehingga bisa menjawab jika ada pemeriksaan. KPK dipersilakan memeriksa lebih lanjut. "Jika ada yang bersalah, siapa pun itu, silakan diproses secara hukum," kata Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com