Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Rapor Pemerintah Tetap Baik

Kompas.com - 26/06/2012, 16:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengklaim kinerja pemerintah secara keseluruhan tetap baik. Menurut Ibas, hanya dua dari 12 indikator yang penilaiannya memburuk, yakni tekanan demografis dan kekerasan kelompok.

Adapun enam indikator lain, menurut Ibas, nilainya membaik. Indikator itu yakni masalah pengungsian, migrasi sumber daya manusia, pembangunan yang tidak merata, kemiskinan dan kemunduran ekonomi, pelayanan umum, dan intervensi atau bantuan asing.

"Secara keseluruhan, raport pemerintah tetap baik. Harapannya semua pihak objektif menilai hasil survei tersebut. Jika baik, kita nilai baik. Jika belum maksimal tentu jadikan cambukan untuk bekerja lebih keras lagi," kata Ibas di Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Sebelumnya, Indonesia disebut menuju negara gagal berdasarkan publikasi Indeks Negara Gagal (Failed States Index) 2012 di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 178 negara. Indonesia masuk kategori negara dalam bahaya (in danger).

Ibas menilai kinerja pemerintah, khususnya di bidang ekonomi pantas diapresiasi. Pasalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 6,5 persen. Cadangan devisa lebih dari 115 miliar dollar AS dan APBN Rp 1.400 triliun. Selain itu, kata dia, Indonesia juga menjadi negara ketiga terbesar di dunia untuk pertumbuhan kelas menengah.

Di dunia internasional, Ibas mengklaim peran Indonesia semakin diperhitungkan. "Indonesia masuk ke dalam G20 dan emerging economy yang tumbuh paling cepat di dunia dan angka kemiskinan yang terus turun. Rating ekonomi kita juga terus membaik dan masuk ke dalam investment grade di 2012 dari lembaga ternama seperti Fitch, SP dan Moodys," kata dia.

Anggota Komisi I DPR itu meminta semua pihak untuk proporsional melihat Index pengelompokan The Fund for Peace (FFP) 2012. Justru, tambah Ibas, kondisi Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar dan harus dijaga oleh semua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com