Priyo: Jika Gedung KPK Disetujui, Gedung DPR Juga Harus Disetujui

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada semua lembaga di eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif terkait usulan pembangunan gedung baru.

"Mestinya kalau (pembangunan) Gedung KPK disetujui, pengajuan Gedung DPR juga harus disetujui. Kalau untuk kepentingan besar, yah tidak ada keistimewaan," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Priyo dimintai tanggapan polemik pembangunan gedung baru KPK setelah belum juga dihapusnya tanda bintang atau belum disetujui pengucuran anggaran oleh Dewan. Pemblokiran itu disetujui Priyo selaku pimpinan yang membidangi masalah hukum atas usulan Komisi III.

Priyo menilai tidak lazim jika KPK meminta bantuan rakyat untuk membangun gedung baru. Dia mempertanyakan bagaimana mekanisme agar sumbangan itu legal nantinya. Meski demikian, Priyo mengaku akan ikut menyumbang jika rencana itu direalisasikan.

"Sebagai pimpinan DPR, saya mendukung kalau kemudian ada ikhtiar dari masyarakat (untuk membantu KPK). Atau yang terakhir kita beri keistimewaan kepada KPK (mencabut tanda bintang)," pungkas Priyo.

Seperti diberitakan, hingga saat ini Komisi III belum mengambil keputusan resmi mengenai dicabut atau tidaknya tanda bintang (belum disetujui) dalam anggaran untuk membangun gedung baru KPK. Para politisi Komisi III masih mempertanyakan berbagai hal tentang usulan KPK.

Namun, jika ditanyakan ke masing-masing individu, mayoritas para politisi itu mengaku mendukung usulan KPK. Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, tetapi tanpa ada realisasi, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.

Dalam rapat dengar pendapat Senin malam, KPK kembali meminta agar Komisi III mencabut tanda bintang. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225,7 miliar. Rincian anggarannya yakni biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.

Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar. Kementerian Keuangan siap mengucurkan jika tanda bintang dicabut oleh DPR.