JAKARTA, KOMPAS.com — Desakan para politisi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat agar Komisi Pemberantasan Korupsi menurunkan standar seleksi untuk mengisi beberapa jabatan strategis di KPK dinilai mencurigakan. Diduga ada kepentingan tertentu di tengah langkah KPK mengusut berbagai kasus korupsi.
"Kita tahu, banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Tidak menutup kemungkinan ada kepentingan di baliknya," kata aktivis Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, ketika dihubungi, Selasa (26/6/2012).
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran KPK selama dua hari, para politisi Komisi III terus menyinggung belum terisinya jabatan penting di KPK, seperti Deputi Bidang Penindakan, Deputi Pencegahan, Direktur Penyidikan, Direktur Gratifikasi, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
Para politisi itu telah meminta agar angka standar nilai untuk integritas, komitmen, pengendalian diri, dan lainnya diturunkan. Sekretariat Jenderal KPK telah melakukan dua kali seleksi. Namun, tidak ada calon yang diusulkan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung yang memenuhi syarat. Saat ini, KPK tengah dalam tahap akhir seleksi ketiga.
Donal mengatakan, Komisi III seharusnya tak perlu mencampuri hingga proses seleksi. Pasalnya, KPK punya mekanisme tersendiri dalam merekrut pegawai. Donal mengaku tak paham logika berpikir para politisi Komisi III yang malah meminta standar kualitas pegawai diturunkan.
"Seharusnya Komisi III mendorong lembaga penegak hukum lain untuk meningkatkan kualitas pegawainya, bukan justru sebaliknya. Dicari orang-orang terbaik, bukan orang sembarangan. Tidak mungkin orang abal-abal masuk ke KPK," kata dia.
Donal menambahkan, memang sulit membuktikan adanya intervensi para politisi kepada aparat penegak hukum. Dia mengibaratkan seperti angin dari perut yang bisa dicium, tetapi tak bisa dilihat. Untuk itu, kata dia, KPK harus tetap konsisten pada standar yang telah ditetapkan dalam merekrut pegawai.
"Kita tetap mendorong agar posisi kosong di KPK cepat diisi, tapi jangan memaksakan diri," pungkas Donal.
