Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor Unhalu Mengaku Terima Anggaran Fiktif

Kompas.com - 26/06/2012, 06:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Haluoleo, Sulawesi Tengah, Usman Rianse, menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah mengajukan anggaran pembangunan laboratorium untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) sebesar Rp 45 miliar. Kendati demikian, Usman mengaku telah menerima aliran dana tersebut, yang diduga berasal dari anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Seusai menjalani pemeriksaan KPK, Usman menjelaskan, pihaknya mengusulkan 10 paket pembangunan. Namun, di dalamnya tidak ada usulan mengenai fakultas MIPA, yaitu pembangunan laboratorium. Anehnya anggaran pembangunan untuk kebutuhan fakultas tersebut turun.

"Saya sempat mengusulkan anggaran Rp 254 miliar. Tetapi, kami hanya dapat Rp 65 miliar. Untuk laboratorium sendiri itu Rp 45 miliar. Jadi, totalnya Rp 110 miliar," kata Usman di kantor KPK, Jakarta, Senin (25/6/2012).

Usman juga menegaskan, anggaran tersebut diterima dan menganggap telah terjadi kekeliruan dalam penulisan mengenai anggaran untuk pembangunan laboratorium itu. Sehingga, menurut Usman, tidak ada pembangunan laboratorium untuk fakultas tersebut.

"Saya sebagai akademisi melihat ini sebagai kesalahan manusiawi, apa itu salah ketik atau bagaimana, karena kita tidak memiliki data pendukung soal MIPA," tandas Usman.

Sebelumnya, untuk kasus yang sama, KPK telah memeriksa rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto, Rektor Universitas Tadulako, Basyir Cyio, Rektor Univeritas Pattimura, HPB Tetelepta. Keterangan sejumlah rektor itu dianggap penting lantaran diduga mengetahui seputar kasus yang mendera Angelina.

Angelina atau Angie ditetapkan sebagai tersangka lantaran selaku anggota Badan Anggaran DPR diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait penganggaran proyek wisma atlet di Kemenpora dan proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang digarap Kemendiknas (Kemendikbud).

Adapun nilai total proyek pengadaan sarana dan prasarana di sejumlah universitas negeri yang diduga dikorupsi oleh Angelina itu diperkirakan mencapai Rp 600 miliar. Total nilai tersebut diperoleh KPK dari proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 16 universitas negeri yang tersebar di seluruh Indonesia tahun anggaran 2010/2011.

Data KPK memaparkan, dari 16 universitas tersebut diketahui, Universitas Pattimura mendapat proyek Rp 35 miliar, Tadulako mendapat proyek Rp 30 miliar, dan IPB mendapat proyek Rp 40 miliar.

Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, mengungkapkan bahwa Angelina kecipratan uang Rp 5,5 miliar dari tiga universitas, yakni Universitas Tadulako, Universitas Haluoleo, dan Universitas Cendana, Kupang, NTT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com