Rabu, 22 Oktober 2014

News / Nasional

Dipo: Jangan Mudah Menyimpulkan Negara Gagal

Senin, 25 Juni 2012 | 11:07 WIB

QUITO-EKUADOR, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan bahwa peringatan yang dikeluarkan sebuah lembaga swadaya masyarakat luar negeri tentang peringkat Indonesia—dikategorikan sebagai negara yang dapat menjadi negara gagal—perlu ditelaah secara cermat. Peringatan itu juga perlu ditelaah secara obyektif sehingga semua pihak, termasuk pejabat negara, tidak dengan mudah mengonfirmasi bahwa Indonesia memang negara gagal.

Dalam keterangan kepada wartawan di dalam pesawat saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Ekuador menuju tempat transit di Seattle, AS, sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia, Senin (25/6/2012), Dipo Alam mengatakan bahwa pandangan obyektif itu dapat dilakukan dengan melihat sejumlah kenyataan adanya perbaikan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta peningkatan peran Indonesia di kancah politik internasional.

"Memang ada kekurangan. Tapi kalau kita mengonfirmasi failed state, oleh pejabat negara, saya sangat sesalkanlah. Ini memang hak mereka, ini demokrasi. Tapi saya juga menggunakan hak demokrasi saya, saya menyangkal kalau ini disebut failed state. Ada yang telah kita capai, maju," kata dia.

Ia lantas memaparkan sejumlah catatan positif yang telah diraih Indonesia pasca-reformasi. Pemeringkat Fitch Ratings menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB- dari BB+ untuk foreign currency long-term senior debt, dan utang jangka pendek dalam mata uang asing dinaikkan menjadi F3. Peringkat BBB- merupakan peringkat yang layak investasi alias invesment grade. Ia juga menyatakan bahwa saat ini angka kemiskinan berkurang, Indonesia mampu melunasi utang yang dipinjamnya dari lembaga Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan kini, kata dia, IMF mengajukan pinjaman ke Indonesia.

"Ada anggota DPR yang mengakui kalau Indonesia adalah failed state. Ada beberapa anggota DPR saya dengar mengonfirmasikan failed state. Saya sangat menyayangkan anggota DPR kalau punya sikap seperti itu, tidak percaya kepada negaranya sendiri. Padahal, kita bisa lihat sejak Persiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memimpin pada 2004, ada kemajuan ekonomi, sosial politik, percaturan internasional, dan tentunya juga (pengurangan angka) kemiskinan," urainya.

 


Editor : Heru Margianto
Sumber: