Dana Hibah dan Bansos Naik Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, menduga ada politik anggaran dalam kepemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hal itu antara lain terlihat pada kenaikan alokasi dana hibah dan bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah.

Dalam Sarasehan Jakarta bertajuk "Ke Mana APBD DKI Mengalir?" di Jokowi Centre, Jakarta, Minggu (24/6/2012), Apung mengatakan bahwa ada kenaikan cukup signifikan pada dua pos anggaran itu. "Alokasi dana hibah dan bansos jauh sebelum pilkada, kecil, tapi mendekati pilkada, tinggi. Dari Rp 800 miliar pada 2011 ke Rp 1,3 triliun pada 2012," ujar Apung.

ICW tidak bisa memaparkan lebih detail mengenai penggunaan dana hibah dan bansos pada tahun anggaran 2012 itu. Hal ini dikarenakan ICW merasa "dipingpong" saat ICW berupaya mendapatkan data teresbut kepada pejabat penyedia informasi. Namun, kata Apung, Pemprov DKI Jakarta merilis seakan-akan menyebut informasi yang dibutuhkan sudah diberikan kepada ICW.

Dari keterangan pejabat pemegang informasi, ICW berdalih ada beberapa informasi yang tidak bisa dibuka kepada publik sesuai SK Gubernur. ICW bersikukuh bahwa data yang diminta ICW itu tidak termasuk dalam kategori data negara, seperti data intelijen dan sebagainya.

"Gubernur DKI tanda tangani SK Gubernur tentang informasi yang dikecualikan. Data yang dikecualikan itu bisa seperti data intelijen, BAP, dan lainnya. Tapi faktanya ada data yang dikecualikan, kontraproduktif seperti yang diatur undang-undang. Ini didesain biar publik tak tahu," kata Apung.