Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tubagus: TNI AU Harus Transparan di Lingkungannya

Kompas.com - 22/06/2012, 11:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI Angkatan Udara didesak transparan dalam penyelidikan jatuhnya pesawat latih TNI AU Fokker 27 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Tidak transparannya investigasi dinilai mengancam nyawa prajurit TNI lainnya.

"Walaupun tidak transparan ke publik, tapi mereka harus transparan ke lingkungannya karena ini buat nyawa mereka. Kalau enggak transparan gimana, kalau dipakai lagi, jatuh lagi. Yang penting kita mendorong agar investigasi dilaksanakan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Seperti diberitakan, jatuhnya pesawat Fokker 27 itu mengakibatkan 11 orang tewas. Tujuh korban tewas merupakan kru pesawat bernomor registrasi A-2708 itu. Empat korban tewas lainnya adalah warga sipil yang merupakan anggota keluarga perwira menengah penghuni Kompleks Rajawali.

Tubagus mengatakan, pesawat serupa pernah jatuh tahun 2009. Namun, kata dia, saat itu disimpulkan penyebab kecelakaan bukan karena kerusakan pesawat buatan Belanda tahun 1975 itu.

Tubagus menilai pesawat F-27 masih layak terbang lantaran pihak TNI AU melaksanakan perawatan dengan baik. Saat ini, katanya, pesawat F-27 digunakan untuk latihan, pengangkutan pasukan yang bisa mencapai dua peleton, latihan penerjunan, dan lainnya.

Tubagus menambahkan, TNI AU masih memiliki lima unit pesawat F-27. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AU untuk memutuskan apakah masih mengoperasikan pesawat itu atau tidak dan menunggu pesawat pengganti.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pergantian pesawat F-27 masih dalam proses. Pemerintah telah memesan 10 unit C- 295 buatan Spanyol dengan kerja sama PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, sekitar tiga unit akan diterima TNI AU bulan Oktober 2012. Sisanya, akan tiba secara bertahap sampai 2014.

"Kita seluruhnya serahkan kepada TNI AU, apakah lima unit sisanya masih dioperasikan untuk latihan, kegiatan transportasi terbatas atau tidak. Dari lima itu ada yang dipakai untuk VVIP. Masih baguslah. Kalau tidak dipakai lagi, kita akan minta pengiriman pesawat baru itu lebih cepat lagi," pungkas mantan perwira tinggi TNI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com