Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tubagus: TNI AU Harus Transparan di Lingkungannya

Kompas.com - 22/06/2012, 11:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI Angkatan Udara didesak transparan dalam penyelidikan jatuhnya pesawat latih TNI AU Fokker 27 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Tidak transparannya investigasi dinilai mengancam nyawa prajurit TNI lainnya.

"Walaupun tidak transparan ke publik, tapi mereka harus transparan ke lingkungannya karena ini buat nyawa mereka. Kalau enggak transparan gimana, kalau dipakai lagi, jatuh lagi. Yang penting kita mendorong agar investigasi dilaksanakan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Seperti diberitakan, jatuhnya pesawat Fokker 27 itu mengakibatkan 11 orang tewas. Tujuh korban tewas merupakan kru pesawat bernomor registrasi A-2708 itu. Empat korban tewas lainnya adalah warga sipil yang merupakan anggota keluarga perwira menengah penghuni Kompleks Rajawali.

Tubagus mengatakan, pesawat serupa pernah jatuh tahun 2009. Namun, kata dia, saat itu disimpulkan penyebab kecelakaan bukan karena kerusakan pesawat buatan Belanda tahun 1975 itu.

Tubagus menilai pesawat F-27 masih layak terbang lantaran pihak TNI AU melaksanakan perawatan dengan baik. Saat ini, katanya, pesawat F-27 digunakan untuk latihan, pengangkutan pasukan yang bisa mencapai dua peleton, latihan penerjunan, dan lainnya.

Tubagus menambahkan, TNI AU masih memiliki lima unit pesawat F-27. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AU untuk memutuskan apakah masih mengoperasikan pesawat itu atau tidak dan menunggu pesawat pengganti.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pergantian pesawat F-27 masih dalam proses. Pemerintah telah memesan 10 unit C- 295 buatan Spanyol dengan kerja sama PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, sekitar tiga unit akan diterima TNI AU bulan Oktober 2012. Sisanya, akan tiba secara bertahap sampai 2014.

"Kita seluruhnya serahkan kepada TNI AU, apakah lima unit sisanya masih dioperasikan untuk latihan, kegiatan transportasi terbatas atau tidak. Dari lima itu ada yang dipakai untuk VVIP. Masih baguslah. Kalau tidak dipakai lagi, kita akan minta pengiriman pesawat baru itu lebih cepat lagi," pungkas mantan perwira tinggi TNI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com