Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Politisi Jadi Benalu

Kompas.com - 22/06/2012, 08:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Alih-alih membentengi negara dalam upaya mewujudkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, banyak politisi justru menjadi benalu. Kasus korupsi politisi dan penguasa yang meluas nyata-nyata telah menggerogoti negara.

”Saat ini banyak politisi justru menjadi benalu negara, bukan menjadi benteng negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai menonton film "Soegija" bersama sejumlah politisi, peneliti, dan pejabat pemerintah, di Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Dalam kondisi di mana politisi menjadi benalu negara, rakyat yang dirampas rasa keadilannya harus terus mengingatkan dengan segenap upaya dan perjuangan. Mahfud mengemukakan, perjuangan pendiri bangsa bersama rakyat menuntut keadilan dari penjajah Belanda dan Jepang masih relevan saat ini.

”Musuh kita saat ini bukan pasukan penjajah, tank dan persenjataannya. Musuh kita saat ini ada di dekat-dekat kita, yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh kita sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki menimpali, praktik politik politisi dan penguasa saat ini sulit dimengerti. Dengan kasus korupsi yang meluas dan kekecewaan terhadap perilaku politisi saat ini, Teten bertanya- tanya tentang kepentingan siapa yang saat ini dibela politisi, baik di Senayan maupun yang menjadi penguasa.

Wujudkan keadilan

Pendiri dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengemukakan, perwujudan keadilan dalam bentuk kesejahteraan rakyat adalah tanda mewujudnya keindonesiaan yang dicita-citakan. ”Menjadi Indonesia tidak ditandai dengan segala hal berbau atribut atau upacara. Menjadi Indonesia ditandai salah satunya oleh komitmen menegakkan keadilan,” ujarnya.

Untuk politisi dan penguasa, ungkapan penegakan keadilan itu seharusnya terwujud dalam upayanya mendahulukan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi.

Terkait kritik tersebut, Ganjar Pranowo, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang juga hadir mengaku paling tersudut. ”Terkritik habis mendengar kata-kata Soegija agar politisi jangan jadi benalu. Tusukannya paling dalam kena saya,” ujar Ganjar.

Sutradara film "Soegija", Garin Nugroho, yang hadir dalam bincang-bincang itu mengemukakan, film ini sengaja digarap verbal untuk menyampaikan pesan secara langsung. Garin merindukan hadirnya film tentang tokoh- tokoh lain dengan berbagai latar belakang.

”Dengan medium kecil itu (film), saatnya politisi kita yang angkuh belajar. Kita punya sejarah panjang yang mulia tentang bagaimana berpolitik lewat teladan pemimpin-pemimpin di masa lalu,” ujar Garin.

Acara bincang-bincang dipandu cendekiawan Moeslim Abdurrahman yang mengkritik realitas politik saat ini dengan gaya jenaka. Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama turut menonton film ini dan membuka acara bincang-bincang yang digelar setelah acara nonton bareng (INU).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com