Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Serahkan Kasus Tangkap Tangan Kasubsi Kargo Bandara ke Polri

Kompas.com - 21/06/2012, 21:12 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk menyerahkan perkara tujuh orang yang tertangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (20/6/2012) ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan salama seharian, KPK tidak menemukan indikasi tindak pidana korupsi yang kuat untuk ditangani.

"KPK memutuskan penyerahan kasus ini ke aparat penegak hukum lain," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (21/6/2012) malam.

Dalam operasi tangkap tangan semalam, KPK mengamankan tujuh orang. Satu di antaranya merupakan Kepala Subseksi Kargo Bandara Soekarno-Hatta berinisial W, seorang lagi warga negara Amerika Serikat berinisial An, tiga orang yang diduga perantara, yakni E, A, dan R, serta seorang sopir dan satu petugas keamanan.

Menurut Bambang, Kepala Subsi Kargo Bandara Soekarno-Hatta berinisial W yang tertangkap tangan semalam tersebut tidak masuk kualifikasi sebagai penyelenggara negara, sementara tiga orang yang diduga perantara itu berasal dari pihak swasta.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KPK hanya dapat menangani kasus yang diduga melibatkan penyelenggara negara.

"Untuk sementara menurut pendapat teman-teman di KPK, orang Amerikanya adalah korban sama sopirnya sehingga KPK menghubungi Bareskrim. Saya sendiri kontak yang kontak Kabareskrim," ujar Bambang.

Dugaan sementara, lanjutnya, kasus tangkap tangan itu terkait dengan upaya pemerasan terhadap WN AS berinisial An. Bambang menambahkan, saat ini tim penyidik KPK meluncur ke Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara atau ekspose bersama.

"Hasil pemeriksaan kelak diserahkan ke Bareskrim. Nanti pasti ada diskusi lebih lanjut di sana, siapa yang jadi tersangka akan diputuskan bersama," kata Bambang.

Adapun ketujuh orang yang tertangkap tangan itu masih diamankan di gedung KPK selama menunggu hasil gelar perkara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com