Marzuki Alie Siap Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengaku siap mundur jika terdakwa Wa Ode Nurhayati dapat membuktikan dirinya menerima fee pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) senilai Rp 300 miliar.

Marzuki menantang Wa Ode menjelaskan siapa yang memberi uang itu, waktu dan tempat diberikan, serta cara memberikan. Selain itu, kata dia, apa alasan pemberian uang itu, apakah karena ikut membahas, mengatur alokasi dana, atau ikut menyetujui DPID.

"Kalau dia bisa ungkapkan ini, dengan sumpah atas nama Allah, bila perlu di (sumpah) pocong dan lie detector serta siap dilaknat tujuh turunan. Tidak usah dengan bukti apa pun, saya akan berhenti sebagai anggota DPR," kata Marzuki melalui pesan singkat, Kamis (21/6/2012).

Sebelumnya, Wa Ode menuding Marzuki, Wakil Ketua DPR, dan pimpinan Banggar ikut menerima jatah fee DPID. "Berdasarkan data saudara Nando, TA (tenaga ahli) Banggar, dia sebutkan bahwa kode K (Ketua) memiliki jatah Rp 300 miliar, Rp 250 miliar per wakil ketua, dan pimpinan Banggar," kata Wa Ode sesuai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya masih mendalami keterangan Wa Ode mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Marzuki. Terkait agenda pemanggilan Marzuki, menurut dia, tergantung hasil penyelidikan.

"Kita dalami dulu benar atau enggak yang disampaikan Wa Ode. Kalau benar ada fakta dan bukti, kita panggil orang itu. Kalau hanya omongan dan tidak didukung oleh fakta, masa kita panggil orang itu," kata Abraham.

Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung meminta Wa Ode membuktikan tuduhannya. Menurut dia, tidak ada pembagian fee dari pengucuran DPID. Penentuan daerah yang mendapat dana, kata dia, dilakukan DPR bersama-sama pemerintah.

"Saya tidak mau reaktif menanggapi itu karena ini sudah berulang-ulang saya jelaskan. Yang mana yang dimaksud dengan bagi-bagi (uang) itu? Anggota Banggar itu punya hak budget, kemudian dia punya usul (daerah), memang bisa saja. Karena mereka memang melakukan kunjungan ke daerah, kunjungan spesifik sehingga mereka tahu bagaimana kondisinya," kata Tamsil.