Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemimpinan Lemah, Indonesia Akan Jadi Museum Sejarah

Kompas.com - 20/06/2012, 23:53 WIB
Aloysius Budi Kurniawan

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membutuhkan negarawan, bukan sekedar politisi. Apabila bangsa ini tidak segera menata diri, maka Indonesia akan menjadi museum sejarah.            

Demikian diungkapkan, mantan Ketua Umum Pimpinan Puast Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, Rabu (20/6/2012) ini di Yogyakarta.

"Kepemimpinan di Indonesia sangat lemah. Tidak ada tindakan karena perencanaan aksinya sangat lemah. Negara ini berada dalam kondisi kritis," ucap Syafii.

Menurut Syafii Maarif, di tengah kondisi Indonesia yang marak dengan berbagai macam korupsi dan kekerasan, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemerintah seharusnya memerintah, bukan sekedar memberikan imbauan

"Mudah-mudahan ada sosok pemimpin baru pada pemilihan umum 2014 mendatang, yang benar-benar mengerti kondisi bangsa ini. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani bertindak walaupun tidak popular. Tanpa hal itu, tidak akan berubah negeri ini," paparnya.

Dibutuhkan keterbukaan

Tak dipungkiri, ungkap Syafii Maarif, budaya demokrasi di Indonesia belum bersih dan transparan. Partai-partai politik masih banyak yang menggerogoti APBD maupun APBN. Padahal, melalui orang-orang partai politik juga, khususnya anggota DPR dipilih para pimpinan lembaga negara, seperti hakim agung, jaksa agung, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya.

"Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye. Partai politik harus benar-benar bersih dari korupsi atau politik uang. Kalau tidak, maka lama-kelamaan orang bosan dengan demokrasi," kata Syafii Maarif.

Kondisi kritis bangsa Indonesia yang disampaikan Syafii Maarif, selaras dengan daftar indeks negara gagal 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal (Kompas, Rabu 20 Juni 2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com