Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/06/2012, 15:27 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan, Pemerintah Indonesia akan bekerja lebih keras terkait dengan hasil riset lembaga riset nirlaba The Fund for Peace dan majalah Foreign Policy yang menempatkan Indonesia ke dalam kategori negara dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.

Yopie mengatakan menerima hasil riset tersebut. "Bagaimanapun, kita tidak hanya berlari melawan diri sendiri, tetapi juga negara-negara lain. Kami melihatnya sebagai upaya memacu kinerja kita. Saya setuju kita harus lebih baik," kata Yopie kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Yopie mengatakan, Wakil Presiden Boediono saat ini terus memprioritaskan pembangunan bangsa, termasuk infrastruktur. Wapres bahkan melakukan pengawasan berbagai proyek infrastruktur, seperti rel ganda dan bandar udara, secara langsung. "Dipantau day to day," kata Yopie.

Wapres juga memantau pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Reformasi birokrasi yang baik akan meningkatkan profesionalitas birokrat. Semakin baik profesionalitas birokrat, semakin baik pula kinerja pemerintah. "Jadi, hal-hal ini terus dipantau. Ini upaya konkret Wapres. Kita lakukan hingga level teknis," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta masyarakat jangan mengeluh dan saling menyalahkan terkait posisi Indonesia kembali memburuk dalam daftar Indeks Negara Gagal 2012.

"Ya, mari kita perbaiki bersama. Ini negara kita sendiri. Kita sinergikan langkah untuk mengurangi itu semua," kata Djoko kepada para wartawan, Rabu.

Sejumlah indikator stabilitas negara terus memburuk dalam lima tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan keenam negara terburuk setelah Myanmar (urutan ke-21), Timor Leste (ke-28), Kamboja (ke-37), Laos (ke-48), dan Filipina (ke-56). Anggota lain ASEAN berada pada posisi jauh lebih baik daripada Indonesia, yakni Thailand (ke-84), Vietnam (ke-96), Malaysia (ke-110), Brunei (ke-123), dan Singapura (ke-157).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com