Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi KPK Tak Hadir, Komisi III Debat Panjang Lebar

Kompas.com - 20/06/2012, 12:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berdebat panjang lebar ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (20/6/2012). Namun, bukan masalah kasus korupsi yang diperbedatkan. Mereka berdebat terkait ketidakhadiran dua deputi KPK.

Perdebatan itu diawali dengan sikap Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang mempertanyakan ketidakhadiran Deputi Informasi dan Data serta Deputi Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

"Apakah sengaja tidak hadir atau karena kenapa?" kata Aziz seusai pimpinan KPK menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi III dalam RDP sebelumnya.

Aziz meminta agar rapat diskors. Bahkan, politisi Partai Golkar itu meminta agar pimpinan KPK menghadirkan dua deputi itu. Dalam RDP, empat pimpinan KPK hadir yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang memimpin rapat lalu meminta pandangan setiap fraksi. Seluruh fraksi sepakat meminta penjelasan terlebih dulu kepada pimpinan KPK mengenai ketidakhadiran jajaran deputi sebelum melanjutkan RDP.

Namun, tak hanya perwakilan fraksi yang berbicara. Satu persatu politisi ikut berbicara mengenai usulan Aziz itu. Berbagai pasal dalam tata tertib serta argumen disebut. Dihadapan belasan kamera televisi, hampir satu jam mereka berdebat tanpa meminta penjelasan pimpinan KPK.

Di tengah perdebatan, Aziz mengaku sadar bahwa tidak perlu seluruh jajaran KPK hadir dalam RDP.  "Satu pimpinan pun yang hadir sah rapat ini. Namun, nuansa rapat perlu didalami karena itu deputi perlu hadir. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kok," kata Aziz.

Perdebatan panjang itu berakhir setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB. Nasir mengatakan, berdasarkan tata tertib, rapat harus diskors pukul 12.00 WIB untuk makan siang, istirahat, dan shalat. Akhirnya, rapat dihentikan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com