Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Hebat Kalau Bisa Bongkar Megaskandal

Kompas.com - 20/06/2012, 12:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika menilai kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III masih bekerja layaknya pimpinan jilid II. Pasek menyebut kerja KPK hanya ingar bingar layaknya infotainment, namun substansi kasusnya tidak signifikan.

"KPK jilid III akan hebat kalau bisa membongkar kasus pajak, tambang, penyelewengan subsidi BBM (bahan bakar minyak) yang nilainya triliunan rupiah. Kita mainnya di hulu untuk meningkatkan pendapatan negara. Dari pada terjebak pada penegakkan hukum yang infotaiment," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012), sebelum rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK.

Pasek bahkan menyebut penyidik di tingkat Polsek bisa menangkap tangan suap yang nilainya puluhan juta sampai ratusan juta rupiah jika dilengkapi alat seperti yang dimiliki KPK. Seharusnya, kata Pasek, KPK hanya menangani megaskandal yang nilai kerugian negara triliunan rupiah.

"Dalam penegakkan hukum jangan menargetkan orang. Bekerja itu karena kasus megaskandal. Kalau megaskandal orang-orangnya enggak dikenal," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ketika ditanya apakah kasus Nazaruddin dianggap bukan kasus besar, Pasek mengatakan, kasus yang melibatkan Nazaruddin memang penting. Tapi, kata dia, KPK harus bisa membongkar auktor intelektualis dari berbagai kasus Nazaruddin.

"Kasus Nazaruddin penting untuk buka yang lebih besar. Hambalang kalau terbukti silakan diproses, kalau enggak yah ditutup," kata Pasek.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut dia, KPK seharusnya mulai mengusut kasus penyimpangan pajak dan tambang yang kerugian negaranya sangat besar.

Ketika disinggung kasus Hambalang, Marzuki menjawab, "Saya enggak bela benar atau yang salah. Proporsional penting. Kalau ada (pidana) silakan (diproses), nyatakan (tersangka). Kalau enggak, yah enggak."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com