Pilkada Papua Bisa Dinginkan Situasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemilihan kepala daerah di Papua, yang telah tertunda selama 18 bulan, harus segera terlaksana. Kepastian penyelenggaraan pilkada diharapkan dapat mendinginkan situasi di "Bumi Cenderawasih" yang sempat memanas.

"Tidak boleh ada kevakuman kepemimpinan daerah (di Papua)," kata Djoko kepada para wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2012).

Saat ini, Djoko, bersama Panglima TNI Agus Suhartono, Kapolri Jendral Timur Pradopo, dan Kepala BIN Marciano Norman, tengah melakukan pertemuan dengan berbagai kalangan dan elemen masyarakat di Papua. Djoko juga mengatakan, seluruh elemen dan kelompok masyarakat di Papua menginginkan agar aksi kekerasan dihentikan. Tidak boleh ada aksi kekerasan baru di Papua.

Pembangunan di Papua harus dilakukan melalui pendekatan damai. Pada kesempatan itu, Djoko mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan daerah melalui otonomi daerah yang berjalan selama 11 tahun belum berjalan dengan baik. Padahal pemerintah sudah memberikan perhatian lebih, di antaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Djoko, sebagaimana dilansir situs setkab.go.id, berharap, pemerintah daerah di Papua lebih intens dalam mengimplementasikan otonomi khusus itu. Pasalnya, pemda memiliki kewenangan yang besar.

"Harusnya pemerintah daerah mampu mendistribusikan pembangunan dengan baik sehingga benar-benar menyentuh masyarakat," paparnya.

Terkait sejumlah masukan dalam dialog tersebut, menurut Djoko, pemerintah pusat tak mampu berjanji akan mampu mengubahnya dengan mudah. "Pemerintah tidak berani berjanji, bisa mengubahnya dengan drastis, tapi yang pasti segala masukan ini akan dikaji untuk mencari solusi yang paling terbaik," tandasnya.

Djoko juga menegaskan bahwa pertemuan untuk membahas masalah Papua tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah akan terus memberikan perhatian pada perkembangan keamanan di Papua.

"Mungkin suatu saat nanti juga akan mengundang kelompok yang kini masih bergerilya di hutan," katanya.