Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Demokrat Didesak Kesatria

Kompas.com - 18/06/2012, 12:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat didesak segera menggelar rapat khusus untuk menyikapi terus melorotnya tingkat keterpilihan atau elektabilitas partai. Jika tidak, elektabilitas partai bakal terus melorot hingga Pemilu 2014 .

"DPP rapat khusus untuk membahas ini. Ada jalan keluar, solusi terbaik agar laju penurunan ini dapat dicegah. Rapat khusus itu dapat menghasilkan solusi, sikap kesatria, kedewasaan," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/6/2012).

Hayono dimintai tanggapan hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia yang menempatkan Demokrat di urutan ketiga dengan angka sebesar 11,3 persen. Di atas Demokrat, klaim LSI, yakni Partai Golkar dengan angka 20,9 persen lalu PDI Perjuangan 14 persen.

Sebelumnya, survei Soegeng Sarjadi Syndicate menempatkan Demokrat juga di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Diatas Demokrat yakni Partai Golkar sebesar 23 persen dan PDI-P 19,6 persen.

Hayono mengatakan, DPP tidak boleh menganggap remeh hasil jajak pendapat lembaga survei. Setidaknya, suara Demokrat telah hilang hampir 50 persen dari hasil pemilu 2009 yakni sebesar 21 persen. Jika angka turun di bawah 10 persen, kata Hayono, akan sulit bagi partai untuk mendongkrak kembali.

Ketika ditanya sikap kesatria atau kedewasaan seperti apa yang diminta, Hayono menjawab, "Teman-teman di DPP tahu persis, di mana ketua umum kami (Anas Urbaningrum) terkait dengan kasus Nazaruddin. Silakan dipertimbangkan sehingga dapat mengembalikan elektabilitas partai."

Seperti diberitakan, Anas disebut-sebut terlibat dalam kasus proyek Hambalang, Bogor. Tak hanya Anas, Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng dan beberapa kader Demokrat lain juga terseret kasus itu. Situasi itu lah yang dinilai membuat elektabilitas Demokrat terus melorot.

Para pendiri dan deklarator Partai Demokrat bereaksi atas situasi yang tengah dialami Demokrat. Mereka lalu berkumpul dan membentuk Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com