Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Demokrat Terus Anjlok

Kompas.com - 17/06/2012, 14:20 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Demokrat, partai pemenang Pemilu 2009, semakin anjlok. Survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia pada 2-11 Juni 2012 menunjukkan, tingkat elektabilitas partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tinggal 11,3 persen.

Di atas Partai Demokrat (PD), ada Partai Golkar dengan perolehan 20,9 persen dan PDI-P 14 persen. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error 2,9 persen.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengklaim, survei ini dilengkapi riset kualitatif melalui forum group discussion, dan analisis media. "Kekuasaan pemerintahan di 2014 terancam lepas dari Partai Demokrat," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (17/6/2012).

Dia menambahkan bahwa PD terancam menjadi partai menengah pada 2014. Adjie mengatakan, ada tiga alasan mengapa elektabilitas PD semakin anjlok. LSI mengklaim, tiga alasan ini merupakan hasil forum group discussion. Pertama, PD gagal melakukan damage control secara cepat. Saat ini, PD tersandera dua kasus dugaan korupsi wisma atlet dan Hambalang. Dua kader utamanya, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng, diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Partai Demokrat terasa mati angin dan tersandera oleh kedua kasus itu. Mereka menunggu kedua tokoh itu ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan pemecatan. Jika terkatung, dan isu Hambalang terus bergulir sampai 2014, kemerosotan Demokrat terus terjadi," kata Adjie.

Alasan kedua, publik kecewa terhadap kepemimpinan Presiden SBY. Secara tak langsung, kekecewaan masyarakat terhadap SBY berimbas pada PD. Masyarakat menengah ke bawah kecewa karena kondisi ekonomi tak cukup membaik. Sementara itu, kalangan menengah ke atas kecewa atas perlindungan kebebasan warga negara dalam hal pluralisme.

"Itu tercermin dari kasus kekerasan beruntun yang menimpa Ahmadiyah, pendirian gereja, Irshad Manji, dan hiburan Lady Gaga. Kasus itu memang menimpa minoritas. Tapi silent majority tak nyaman dengan seorang Presiden yang seolah "berdiam diri", tidak berbicara lantang di hadapan publik untuk melindungi kebebasan warga negara atas hak asasinya," lanjut Adjie.

Alasan ketiga, PD dinilai terlalu sibuk dengan urusan internal sehingga tidak bisa fokus menjalankan program-program rakyat. Bahkan, Anas dan Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro alias Ibas pernah diusir oleh sejumlah kadernya di Maluku Utara.

"Pada tahap inilah leadership SBY selaku penentu utama PD diuji. Jika SBY masih seperti dulu, terkesan lambat, ingin menyenangkan sebanyak mungkin, tak ingin ambil risiko, maka PD tidak akan kembali ke khitahnya seperti 2014, dan menjadi partai menengah. Namun, jika SBY bertindak tegas, selayaknya seorang yang memegang komando, lalu melakukan pembersihan partai, 2014 masih terbuka bagi Partai Demokrat," kata Adjie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com