JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Demokrat, partai pemenang Pemilu 2009, semakin anjlok. Survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia pada 2-11 Juni 2012 menunjukkan, tingkat elektabilitas partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tinggal 11,3 persen.
Di atas Partai Demokrat (PD), ada Partai Golkar dengan perolehan 20,9 persen dan PDI-P 14 persen. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error 2,9 persen.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengklaim, survei ini dilengkapi riset kualitatif melalui forum group discussion, dan analisis media. "Kekuasaan pemerintahan di 2014 terancam lepas dari Partai Demokrat," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (17/6/2012).
Dia menambahkan bahwa PD terancam menjadi partai menengah pada 2014. Adjie mengatakan, ada tiga alasan mengapa elektabilitas PD semakin anjlok. LSI mengklaim, tiga alasan ini merupakan hasil forum group discussion. Pertama, PD gagal melakukan damage control secara cepat. Saat ini, PD tersandera dua kasus dugaan korupsi wisma atlet dan Hambalang. Dua kader utamanya, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng, diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
"Partai Demokrat terasa mati angin dan tersandera oleh kedua kasus itu. Mereka menunggu kedua tokoh itu ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan pemecatan. Jika terkatung, dan isu Hambalang terus bergulir sampai 2014, kemerosotan Demokrat terus terjadi," kata Adjie.
Alasan kedua, publik kecewa terhadap kepemimpinan Presiden SBY. Secara tak langsung, kekecewaan masyarakat terhadap SBY berimbas pada PD. Masyarakat menengah ke bawah kecewa karena kondisi ekonomi tak cukup membaik. Sementara itu, kalangan menengah ke atas kecewa atas perlindungan kebebasan warga negara dalam hal pluralisme.
"Itu tercermin dari kasus kekerasan beruntun yang menimpa Ahmadiyah, pendirian gereja, Irshad Manji, dan hiburan Lady Gaga. Kasus itu memang menimpa minoritas. Tapi silent majority tak nyaman dengan seorang Presiden yang seolah "berdiam diri", tidak berbicara lantang di hadapan publik untuk melindungi kebebasan warga negara atas hak asasinya," lanjut Adjie.
Alasan ketiga, PD dinilai terlalu sibuk dengan urusan internal sehingga tidak bisa fokus menjalankan program-program rakyat. Bahkan, Anas dan Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro alias Ibas pernah diusir oleh sejumlah kadernya di Maluku Utara.
"Pada tahap inilah leadership SBY selaku penentu utama PD diuji. Jika SBY masih seperti dulu, terkesan lambat, ingin menyenangkan sebanyak mungkin, tak ingin ambil risiko, maka PD tidak akan kembali ke khitahnya seperti 2014, dan menjadi partai menengah. Namun, jika SBY bertindak tegas, selayaknya seorang yang memegang komando, lalu melakukan pembersihan partai, 2014 masih terbuka bagi Partai Demokrat," kata Adjie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.