Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Bentuk Panja Papua

Kompas.com - 16/06/2012, 14:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua fraksi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk mengatasi masalah berkepanjangan di Papua. Komisi I akan membahas lebih detail pembentukan panja itu pekan depan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, keputusan pembentukan panja diambil setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu. Dari kunjungan itu, Komisi I DPR menyimpulkan bahwa pemerintah belum mempunyai satu konsep yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.

"Sehingga kami sangat khawatir segala solusi dan program yang dilakukan selama ini bersifat sektoral dan tidak akan tuntas menyelesaikan masalah di Papua. Panja itu akan mendorong pemerintah sesegera mungkin membuat suatu kebijakan, desain, solusi Papua secara komprehensif dengan cara-cara damai," kata Mahfudz dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Mahfudz menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah mengetahui seluruh permasalahan dan solusi mengatasinya. Berbagai diskusi dan penerbitan buku tentang Papua telah dilakukan oleh banyak pihak. "Yang dibutuhkan, negara ini akan menyelesaikan problem Papua yang berkepanjangan ini kapan? Itu pertanyaan besar. Apakah menyelesaikan sebelum berakhirnya pemerintahan tahun 2014 atau disimpan untuk pemerintah selanjutnya?" kata politisi PKS itu.

Brigadir Jenderal TNI Sumardi selaku Asisten Deputi I Koordinasi Otonomi Khusus Kementerian Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, pemerintah pusat seharusnya tak perlu lagi ikut campur di Papua. Hal ini dikarenakan kekuasaan sepenuhnya di tangan para kepala daerah berdasarkan otonomi daerah. Namun, masalah dapat terjadi karena tidak keefektifan jalannya pemerintahan daerah.

"Sekarang ini ada raja-raja kecil. Mereka enggak siap jadi kepala pemerintahan. Itu masalahnya. Gimana bisa membangun kalau kepala daerahnya di Jakarta mulu? Saya kemarin di Puncak Jaya, itu bupati kosong, DPR Papua kosong. Lantas begitu?" kata Sumardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Nasional
    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Nasional
    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com