Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kian Dekat Kekuasaan, Pancasila Kian Jauh

Kompas.com - 16/06/2012, 13:36 WIB
Mukhamad Kurniawan

Penulis

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Acep Zamzam Noor menilai nilai-nilai Pancasila semakin jauh ketika semakin dekat dengan kekuasaan. Pancasila justru diamalkan dan menjadi keseharian masyarakat pelosok, yang jauh dari industrialisasi dan teguh menjaga budaya.

Demikian salah satu ide yang terlontar dalam Dialog Budaya Pancasila di Pendapa Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (16/6/2012). Dialog diselenggarakan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Purwakarta ke-44 dan Purwakarta ke-181. Selain Acep, hadir dalam dialog itu, antara lain seniman Slamet Gundono, Sujiwo Tedjo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman, politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka.

Acep menambahkan, Pancasila terkesan tak menguntungkan bagi penguasa. Praktik korupsi, misalnya, adalah perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, kenyataannya masih saja terjadi. "Pancasila begitu sulit dilaksanakan begitu dekat dengan kekuasaan, sebab semua sila cenderung merugikan. Jika nilai keadilan diterapkan, misalnya, mereka (penguasa) tak dapat me-mark up proyek. Prinsip kemanusiaan juga sulit (diamalkan)," ujarnya.

Seniman wayang suket, Slamet Gundono menambahkan, Pancasila justru diamalkan dan bahkan menjadi keseharian warga di pelosok-pelosok kampung, seperti masyarakat Sikep di Sukolilo dan Randublatung (Jawa Tengah), Kampung Naga di Jawa Barat, atau Baduy di Banten. "Mereka mungkin tak hafal bunyi sila-sila Pancasila, tetapi nilai-nilainya justru mereka terapkan setiap hari. Kita perlu belajar dari mereka," kata Slamet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com