Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Segera Evakuasi Seluruh TKI di Suriah

Kompas.com - 16/06/2012, 07:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak mempercepat proses evakuasi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Suriah, khususnya di daerah yang tengah bergejolak dan minim perlindungan. Kondisi itu membahayakan keselamatan TKI.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Seperti diberitakan, Suriah tengah terjebak dalam perang saudara dengan skala penuh. Perang antara oposisi dan pasukan loyalis rezim Presiden Bashar al-Assad telah meningkat tajam. Korban tewas dalam pergolakan itu berjatuhan setiap hari, membuat situasi makin tidak pasti di seluruh negeri.

Nova Riyanti atau akrab disapa Noriyu mengatakan, pemerintah diharapkan memprioritaskan evakuasi di daerah Homs (tercatat 405 TKI), Hama (86 orang), Idleb (17 orang), Dar'a (11 orang), dan Rif Dimasq (426 orang). Fraksi Demokrat, kata dia, menyadari kesulitan pengecekan dan proses evakuasi di situasi perang.

"Namun pihak Kementerian Tenaga Kerja harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Damaskus dan Atase Naker di Suriah. Pemerintah harus menghubungi TKI dan majikannya lalu memulangkan secara bertahap," kata Noriyu.

Berdasarkan data yang diterima, kata Noriyu, sampai 10 Juni pemerintah telah mengevakuasi 202 TKI. Pemerintah juga tidak mengizinkan majikan untuk melakukan perpanjangan kontrak.

"Pemerintah harus konsisten meminta seluruh perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan perusahaan Jasa Asuransi TKI agar membantu mengatasi masalah TKI di Suriah," pungkas Noriyu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com