Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penembakan Mako Tabuni Hingga Tewas Dipertanyakan

Kompas.com - 15/06/2012, 20:03 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mempertanyakan penembakan oleh aparat keamanan di Papua terhadap Mako Tabuni hingga tewas. Mako Tabuni yang merupakan Koordinator Komite Nasional Papua Barat ditembak mati oleh polisi di distrik Heram, Jayapura setelah coba melarikan diri.

"Mako seharusnya dilumpuhkan oleh polisi meskipun dia membahayakan aparat atau berencana melarikan diri, tindakan dari kepolisian tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegas Ifdal Kasim di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Menurut Kasim, Polda Jayapura seharusnya bisa berbuat dengan profesional terkait dengan penangkapan Mako. Menurut dia Mako Tabuni bukanlah kelompok bersenjata. Ketika polisi melakukan penyergapan dengan jalan kekerasan pasti nalurinya melawan.

Lebih jauh lagi menurutnya pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengambil kebijakan yang komprehensif tanpa ambivalensi. Pemerintah terutama aparat kepolisian menurutnya harus segera membangun dialog yang bermartabat dengan semua elemen masyarakat di Papua agar kekerasan tidak berlarut-larut lagi.

"Pemerintah harus segera mungkin melakukan dialog dengan kelompok-kelompok di Papua agar permasalahan Mako tidak terulang lagi untuk kesekian kalinya," tambah Ifdal Kasim.

Seperti yang telah diberitakan, Mako Tabuni ditembak mati oleh polisi Polda Jayapura saat melarikan diri. Menurut keterangan dari Polda Jayapura, Mako merampas pistol petugas ketika melakukan pelarian. Mako juga menodongkan pistol ke arah polisi yang pistolnya dirampas tersebut.

Mako tewas setelah ditembak di bagian paha kirinya.

Menurut Irdhan Kasim, polisi harus melibatkan banyak pihak dalam melakukan penyelidikan terkait kematian Mako yang dituduhkan oleh Polda Jayapura sebagai salah seorang pelaku teror penembakan misterius di Jayapura yang meresahkan masyarakat.

"Polisi seharusnya dalam menembak harus melumpuhkan. Mako jika dituduhkan polisi sebagai pelaku maka ia harus dibawa ke pengadilan bukan ditembak mati," tegas Kasim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com