Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Dituntut Realisasikan Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 15/06/2012, 19:44 WIB
Danang Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Solidaritas untuk Kemanusiaan di Papua yang terdiri dari Kontras, Elsam, YLBHI, dan Imparsial menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera merelisasikan dialog Jakarta-Papua.

"Mendesak Presiden untuk tanpa penundaan merealisasikan dialog Jakarta-Papua yang dijanjikan pada tanggal 9 November 2011," kata Direktur Elsam Indriaswati Dyah Saptaningrum mewakili kelompok solidaritas di Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Selain itu, ada delapan butir tuntutan lagi yang disampaikan kelompok tersebut. Mereka antara lain mendesak Presiden Yudhoyono mengambil langkah-langkah khusus menghentikan pendekatan masif dengan dasar analisis yang prematur dari informasi intelejen. Kelompok tersebut juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi dan meminta seluruh personel penegak hukum di Papua mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. "Jakarta harus melihat Papua adalah bagian dari Indonesia," katanya.

Kelompok solidaritas juga menyayangkan sikap pejabat politik yang membuat pernyataan formal di media massa yang menggiring ke isu makar dan separatisme. Termasuk tuduhan dan dugaan terhadap keterlibatan Organisasi Papua Merdeka dalam seluruh peristiwa penembakan di Papua. "Seruan pemerintah bahwa ada gerakan sparatis itu aneh," ujarnya.

Saat ini kondisi di Papua terutama di Jayapura pasca penembakan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni makin mencekam. Pemerintah menilai apa yang terjadi Papua hanya konflik kecil. Namun, kelompok solidaritas menilai ada gerakan masif operasi Intelejen di Papua saat ini. "Kalau konflik kecil, kenapa jumlah aparat banyak?" kata Indriaswati.

Kelompok solidaritas juga meminta pemerintah memberi keterangan yang jujur seputar apa yang terjadi di provinsi paling timur tersebut. Jika tidak ada kejujuran, masalah di Papua dikhawatirkan hanya berputar-putar. "Kami melihat ada upaya pemerintah yang tidak mau menyelesaikan masalah di papua," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Nasional
    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com