Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero Wacik: Yang Tidak Mau Bersih, Silakan Keluar dari Partai

Kompas.com - 14/06/2012, 17:07 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik mengatakan semua anggota di Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi harus mundur dari partai tersebut. Termasuk jika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terbukti terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang selalu menyeret nama mereka.

Menurut Jero Wacik, Partai Demokrat membutuhkan kader yang santun dan jujur dalam berpolitik. "Jelas sekali Demokrat ingin menjadi partai yang baik, yang bersih. Partai ini punya etika yang jelas, punya wilayah yang jelas, harus kadernya semua jadi kader yang bersih, cerdas, dan santun. Yang tidak mau bersih, cerdas, dan santun, silakan keluarlah dari partai," tegas Jero di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2012).

Pernyataan ini ia tegaskan kembali dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan agar semua kader bermasalah keluar dari Demokrat. Hal ini diungkapkan SBY saat pertemuan "Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam.

SBY juga meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI tidak bermain-main dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yudhoyono mengaku mendengar masih ada sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang hendak bermain-main dengan APBN dan APBD.

Ketika ditanya, apakah yang dimaksud SBY adalah Anas dan Andi, Jero tak menjawabnya. "Kader tak boleh main-main (dengan APBN dan APBD)," jawab Jero singkat.

Jero juga menyatakan Anas memang berhalangan hadir dalam pertemuan malam kemarin. Namun, ia tidak mengetahui alasan khusus Anas tak hadir saat itu. "Katanya rencana mau hadir tapi ada tugas kemana gitu. Enggak apa-apa lah," kata dia.

Seperti yang diketahui, saat ini sejumlah kader Partai Demokrat tengah tersandung masalah hukum terkait penggunaan dana APBN. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin divonis empat tahun 10 bulan penjara terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh kini mendekam di tahanan KPK terkait dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Hambalang. Terakhir, Menpora Andi Mallarangeng juga disebut-sebut mengetahui alur dua kasus korupsi di kementeriannya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com