Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkap Neneng, KPK Belum Bisa Disebut Berprestasi

Kompas.com - 14/06/2012, 07:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan istri M Nazaruddin, tersangka Neneng Sri Wahyuni, dinilai bukan merupakan prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, Neneng yang sengaja pulang ke Indonesia dengan status buronan interpol, dinilai jelas bertujuan untuk menyerahkan diri kepada KPK.

Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Kamis (14/6/2012), menyikapi penangkapan Neneng di rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu sore. Sebelumnya, Neneng disebut kabur ke Malaysia.

"Prestasi KPK dalam kasus Neneng harus dengan membuka seluas-luasnya kasus itu (dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tanpa negosiasi apapun," kata Hendardi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menilai tidak akan banyak informasi penting yang disampaikan Neneng terkait sepak terjang Nazaruddin dalam skandal korupsi. Jika dalam film, Nasir mengibaratkan Neneng sebagai pemain figuran.

"Tapi kalau KPK bisa cerdik, Neneng bisa memberikan informasi yang sifatnya komplementer," kata dia.

Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika berharap KPK memproses dengan cepat kasus Neneng. "KPK jangan jadikan kasus Neneng ini ingar bingar saja, tapi esensi kasusnya kecil. Nazaruddin kan sudah proses, Neneng sudah ditangkap, duitnya di Singapura bisa dibawa pulang dong," ucapnya.

Ketua DPP Partai Demokrat itu juga tak khawatir jika keterangan Neneng nantinya akan memperkuat keterangan Nazaruddin terkait dugaan keterlibatan para politisi Demokrat. "Keterangan itu penting tapi harus didukung alat bukti. Jadi enggak ada kekhawatiran," pungkas dia.

Seperti diberitakan, tim pengacara Neneng menyebut Neneng sukarela pulang ke rumahnya untuk menyerahkan diri. Sebaliknya, pimpinan KPK mengatakan, klaim pengacara Nazaruddin bahwa Neneng menyerahkan diri tidak benar. "Saya ingin tegaskan kembali, tersangka Neneng ditangkap. Ini harus diluruskan," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com