Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Gandeng Yusril Jadi Kuasa Hukum

Kompas.com - 13/06/2012, 17:17 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama pengacara Yusril Ihza Mahendra nampaknya tengah laris dalam mengawal beberapa kasus hukum saat ini. Kali ini, CEO PT Bhakti Investama, Hary Tanoesoedibjo menggandeng Yusril untuk menjadi kuasa hukumnya. Padahal, saat ini Hary hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepengurusan restitusi pajak PT Bhakti Investama.

Hary membantah bahwa ia memilih Yusril karena kepiawaian Yusril dalam memenangkan beberapa gugatan hukum saat ini. "Yusril pasti bela saya kalau ada apa-apa, saya pun begitu, karena kami memang berteman baik," kata Hary di gedung MNC Tower, Jakarta Pusat, Rabu (13/6/2012).

Sementara itu, Yusril yang dimintai tanggapan soal perusahaan Hary yang diduga terlibat kasus korupsi menyatakan kasus tersebut sebenarnya bukanlah kasus besar. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sepantasnya menangani kasus tersebut. "Di kasus ini tidak ada kerugian negara, hanya gratifikasi. Seharusnya KPK menangani kasus korupsi besar di atas Rp 1 miliar dan yang menimbulkan perhatian masyarakat. Ini bisa ditangani penegak hukum lain," jelasnya.

Ia menyatakan KPK juga sebaiknya segera menyelesaikan kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan isu simpang siur yang makin besar dan tidak sesuai fakta yang ada. Terutama mengenai dugaan keterlibatan PT Bhakti Investama yang selama ini telah dibantah oleh jajaran direksi perusahaan tersebut.

Terakhir Yusril menyatakan ia mendukung Hary untuk melakukan klarifikasi kasus itu di KPK. Menurutnya ada beberapa kejanggalan mengenai dibawanya nama perusahaan tersebut dalam kasus dugaan suap itu. "Apa urusannya di Jakarta dengan pegawai pajak di Sidoarjo, kalau kaitannya suap dan gratifikasi itu dilakukan terhadap orang yang otoritasnya bisa melakukan sesuatu, tapi kalau tidak ya tidak bisa dibilang gratifikasi. Ini harus diklarifikasi," ujar Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

    Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

    Nasional
    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Nasional
    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Nasional
    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com