Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksi Presiden Dinilai Akan Timbulkan Gejolak Baru di Papua

Kompas.com - 13/06/2012, 10:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait situasi di Provinsi Papua dinilai tidak komprehensif. Bahkan, instruksi itu dinilai dapat menimbulkan gejolak baru di Papua serta kembali terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanudin di Jakarta, Rabu (13/6/2012). Tubagus menyikapi instruksi Presiden kepada Polri dan TNI agar menegakkan hukum dan memulihkan keamanan di Papua.

Tugabus mengatakan, masalah di Papua bukan hanya di bidang keamanan semata. Masih ada empat masalah besar yang belum diselesaikan pemerintah. Pertama, kata dia, gagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua, lanjut Tubagus, adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap warga asli Papua. Ketiga, adanya perasaan traumatis dari sebagian masyarakat akibat tindakan represif aparat masa lalu yang dikategorikan pelanggaran HAM. Pelanggaran itu tidak diselesaikan dengan tuntas.

"Keempat, masih adanya perbedaan persepsi tentang integrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969 ," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Tubagus mengatakan, masalah di Papua semakin bertambah rumit setelah terjadi penembakan gelap yang belum diungkap tuntas oleh Polri. Dalam 18 bulan terakhir, kata dia, setidaknya ada 30 kali penembakan. Situasi itu lalu menimbulkan saling curiga antara TNI dengan Polri serta antara TNI/Polri dengan rakyat Papua.

"Penegakkan hukum memang harus dilakukan. Tetapi kami khawatir dengan adanya perintah hanya melakukan operasi pemulihan keamanan justru akan menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat, bahkan bisa terjadi pelanggaran HAM. Selesaikan lah secara bertahap semua masalah besar itu dengan cara-cara damai dan bermartabat," kata Tubagus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com