Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Selidiki Aliran Dana ke Kongres Partai Demokrat

Kompas.com - 11/06/2012, 21:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi soal aliran dana ke Kongres Partai Demokrat, di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

Hal itu setidaknya menjadi sebagian materi pemeriksaan terhadap mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi.

Ismiyati diperiksa terkait penyelidikan Hambalang, Senin (11/6/2012). Usai diperiksa, Ismiyati mengaku diajukan sekitar enam pertanyaan soal pembagian uang dalam kongres.

"Diperiksa mengenai kronologi kongres kemarin, yang bagi-bagi duit. Saya enggak tahu duitnya dari mana, cuma saya sempat menerima duit, untuk pemenangan (Anas) tapi saya pikir itu untuk uang saku," katanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dalam kongres Partai Demokrat tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum partai. Ismiyati mengaku dapat uang terkait pemenangan Anas secara bertahap, yakni 2.000 dollar AS kemudian 5.000 dollar AS tanpa bukti kuitansi.

"Kuitansi enggak ada, Cuma bukti BlackBerry," ucapnya. Uang tersebut, menurut Ismiyati, diberikan agar peserta kongres memilih Anas sebagai ketua umum dalam dua putaran pemilihan. "Uang dikasih oleh tim pemenangan Pak Anas Urbaningrum, sama teman-teman DPC yang lainnya (di Hotel Topas), tapi saya enggak tahu lagi, kita cuma menginap di situ. Kalau yang di Aston, Pak Umar Arsal (yang beri uang)," kata Ismiyati.

Selama pemeriksaan, katanya, penyelidik KPK sempat menanyakan dari mana uang yang mengalir ke kongres tersebut. Namun Ismiyati mengaku tidak tahu asal-usul uang itu.

Terkait aliran dana ke Kongres Partai Demokrat ini, KPK juga memeriksa mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat, Diana Maringka, Jumat (25/6/2012).

Usai diperiksa, Diana mengungkapkan hal yang sama dengan Ismiyati. Diana yang pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 itu kembali mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya tengah menelusuri aliran-aliran dana terkait Hambalang, termasuk aliran dana ke politisi. Adapun penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.

Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut, katanya, berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang.

Sementara Anas dalam sejumlah kesempatan, membantah terlibat kasus Hambalang. Dia juga menegaskan tidak ada politik uang dalam kongres Partai Demokrat. "Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas, dalam satu kesempatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com