Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Selidiki Aliran Dana ke Kongres Partai Demokrat

Kompas.com - 11/06/2012, 21:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi soal aliran dana ke Kongres Partai Demokrat, di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

Hal itu setidaknya menjadi sebagian materi pemeriksaan terhadap mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi.

Ismiyati diperiksa terkait penyelidikan Hambalang, Senin (11/6/2012). Usai diperiksa, Ismiyati mengaku diajukan sekitar enam pertanyaan soal pembagian uang dalam kongres.

"Diperiksa mengenai kronologi kongres kemarin, yang bagi-bagi duit. Saya enggak tahu duitnya dari mana, cuma saya sempat menerima duit, untuk pemenangan (Anas) tapi saya pikir itu untuk uang saku," katanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dalam kongres Partai Demokrat tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum partai. Ismiyati mengaku dapat uang terkait pemenangan Anas secara bertahap, yakni 2.000 dollar AS kemudian 5.000 dollar AS tanpa bukti kuitansi.

"Kuitansi enggak ada, Cuma bukti BlackBerry," ucapnya. Uang tersebut, menurut Ismiyati, diberikan agar peserta kongres memilih Anas sebagai ketua umum dalam dua putaran pemilihan. "Uang dikasih oleh tim pemenangan Pak Anas Urbaningrum, sama teman-teman DPC yang lainnya (di Hotel Topas), tapi saya enggak tahu lagi, kita cuma menginap di situ. Kalau yang di Aston, Pak Umar Arsal (yang beri uang)," kata Ismiyati.

Selama pemeriksaan, katanya, penyelidik KPK sempat menanyakan dari mana uang yang mengalir ke kongres tersebut. Namun Ismiyati mengaku tidak tahu asal-usul uang itu.

Terkait aliran dana ke Kongres Partai Demokrat ini, KPK juga memeriksa mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat, Diana Maringka, Jumat (25/6/2012).

Usai diperiksa, Diana mengungkapkan hal yang sama dengan Ismiyati. Diana yang pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 itu kembali mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya tengah menelusuri aliran-aliran dana terkait Hambalang, termasuk aliran dana ke politisi. Adapun penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.

Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut, katanya, berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang.

Sementara Anas dalam sejumlah kesempatan, membantah terlibat kasus Hambalang. Dia juga menegaskan tidak ada politik uang dalam kongres Partai Demokrat. "Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas, dalam satu kesempatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Nasional
    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Nasional
    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasional
    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    Nasional
    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    Nasional
    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Nasional
    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Nasional
    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com