JAKARTA, KOMPAS.com - Total pengeluaran untuk renovasi ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 11,4 miliar dinilai masih terlalu mahal. Komisi Pemberantasan Korupsi didesak fokus dalam penyelidikan proyek itu lantaran diduga ada penyimpangan.
"Ini sungguh sangat memperihatin kita. Kalau tetap ngotot angka sebesar Rp 11,4 miliar ini dipertahankan, publik menunggu KPK untuk masuk dalam penyelidikan ruang banggar ini," kata Uchok Sky Khadafi Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA di Jakarta, Senin (11/6/2012).
Uchok mengatakan, seharusnya Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana bisa mengurangi lagi biaya renovasi. Sebelumnya, pihak Sekjen mengklaim telah melakukan penghematan sebesar sebesar Rp 8.533.000.000 . Awalnya, total pengeluaran sebesar Rp 19.990.000.000 . Setelah berbagai barang impor ditukar dengan barang yang lebih murah, biaya menjadi Rp 11,4 miliar.
Uchok mengkritik sikap Badan Kehormatan DPR dalam pengusutan dugaan mark up yang dilakukan politisi DPR. Pasalnya, tidak ada satu pun politisi yang dianggap melakukan pelanggaran.
"Orang BK itu anggota Dewan juga. Jadi tidak mungkin "jeruk makan jeruk". Yang ada saling melindungi," ucap dia.
Seperti diberitakan, ruang Banggar yang terletak di lantai II Gedung Nusantara II diresmikan siang tadi. Setelah terbengkalai sekitar lima bulan, ruang seluas 800 meter persegi itu akan dipakai dalam rapat-rapat pembahasan anggaran selanjutnya.
KPK pernah menyebut tengah melakukan penyelidikan proyek itu. Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan audit. Namun, hingga saat ini tak jelas ada atau tidaknya penyimpangan dalam proyek itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.