Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruang Banggar Rp 11,4 Miliar Masih Terlalu Mahal

Kompas.com - 11/06/2012, 16:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Total pengeluaran untuk renovasi ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 11,4 miliar dinilai masih terlalu mahal. Komisi Pemberantasan Korupsi didesak fokus dalam penyelidikan proyek itu lantaran diduga ada penyimpangan.

"Ini sungguh sangat memperihatin kita. Kalau tetap ngotot angka sebesar Rp 11,4 miliar ini dipertahankan, publik menunggu KPK untuk masuk dalam penyelidikan ruang banggar ini," kata Uchok Sky Khadafi Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA di Jakarta, Senin (11/6/2012).

Uchok mengatakan, seharusnya Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana bisa mengurangi lagi biaya renovasi. Sebelumnya, pihak Sekjen mengklaim telah melakukan penghematan sebesar sebesar Rp 8.533.000.000 . Awalnya, total pengeluaran sebesar Rp 19.990.000.000 . Setelah berbagai barang impor ditukar dengan barang yang lebih murah, biaya menjadi Rp 11,4 miliar.

Uchok mengkritik sikap Badan Kehormatan DPR dalam pengusutan dugaan mark up yang dilakukan politisi DPR. Pasalnya, tidak ada satu pun politisi yang dianggap melakukan pelanggaran.

"Orang BK itu anggota Dewan juga. Jadi tidak mungkin "jeruk makan jeruk". Yang ada saling melindungi," ucap dia.

Seperti diberitakan, ruang Banggar yang terletak di lantai II Gedung Nusantara II diresmikan siang tadi. Setelah terbengkalai sekitar lima bulan, ruang seluas 800 meter persegi itu akan dipakai dalam rapat-rapat pembahasan anggaran selanjutnya.

KPK pernah menyebut tengah melakukan penyelidikan proyek itu. Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan audit. Namun, hingga saat ini tak jelas ada atau tidaknya penyimpangan dalam proyek itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com