Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Ali Gufron Jadi Menkes Tertutup

Kompas.com - 10/06/2012, 11:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Wakil Menteri Kesehatan (Menkes) Ali Ghufron Mukti diusulkan menjadi Menteri Kesehatan sepertinya sudah tertutup. Kecenderungan ini setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 65/M Tahun 2012 memutuskan untuk mempertahankan semua wakil menteri (wamen) yang saat ini masih menjabat posisinya masing-masing.

Keppres SBY ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni lalu, dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. Dalam Keppres yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), Minggu (10/6/2012), tertulis Presiden masih mempertahankan nama Ali Ghufron Mukti sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Ada 13 kursi wakil menteri lainnya yang dipertahankan.

Sebelumnya, Ali Ghufron, yang saat ini juga merangkap pelaksana tugas (Plt) Menkes, disebut-sebut akan menggantikan almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih. Akhir pekan lalu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyodorkan nama Ali Gufron sebagai menteri kesehatan (Menkes) yang baru untuk menggantikan (alm) Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

"Saya memang mendengar ada nama-nama baru Menkes. Saya kira Presiden ada hak untuk memformalkan wamenkes itu, sekalian saja menjadi Menkes," kata Priyo.

Dia mengatakan, Ali Ghufron masuk kriteria Golkar yang layak menjadi Menkes.

"Meski begitu, kita persilakan saja, itu kewenangan Presiden," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menunjuk Menkes yang baru dalam waktu dekat. Presiden bahkan dikabarkan telah menunjuk Nafsiah Mboi sebagai Menkes yang baru untuk menggantikan (alm) Endang Rahayu Sedyaningsih.

Nafsiah Mboi lahir di Sengkang, Sulsel 14 Juli 1940. Ia adalah dokter spesialis anak dan pernah menjadi ketua Komite Hak-hak Anak di PBB. Nafsiah juga pernah menjadi anggota MPR RI 1982-1987 dan aktif di Yayasan Dharmais. (Hasanudin Aco/Gusti Sawabi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com