Masyarakat Semarang Ingin Sikap Tegas YLBHI

SEMARANG, KOMPAS.com- Direktur LBH Semarang Slamet Haryanto memang sudah dinonaktifkan sementara. Akan tetapi, kalangan masyarakat Semarang dan aktivis pemberantasan korupsi berharap ada sikap lebih tegas dari Yasana Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai lembaga yang menaungi LBH.

Sebab, selama ini aktivis antikorupsi selalu kritis mengecam lambannya aparat penegak hukum menangani perkara. Karena itu, jika ada aktivis lembaga yang melanggar kepatutan juga perlu direspon cepat.

"Kejahatan korupsi di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang sedang giat-giatnya diberantas oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelangga," kata aktivis gerakan antikorupsi di Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, Sabtu (9/6/2012) di Semarang, Jawa Tengah.

Seperti diberitakan, Slamet Haryanto diketahui melakukan pertemuan dengan tersangka suap yang juga Wali Kota Semarang non-aktif Soemarmo HS beberapa pada 4 Januari lalu. Pertemuan di LP Cipinang Jakarta itu dianggap tidak wajar dan disesalkan sejumlah kalangan di Semarang. 

Apalagi, selama ini LBH menjadi lambang penegakan supremi hukum dan pembelaan terhadap masyarakat kecil.

"Rencana pertemuan itu ternyata sudah disadap oleh KPK, termasuk kiriman SMS dari pimpinan LBH ke Soemarmo sehari sebelum mengadakan pertemuan. Ini bukan pertemuan biasa tapi ini bentuk perbuatan tercela yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat, " ujar Suwito, tokoh masyarakat di Semarang.

Menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan itu, Kepala Operasional LBH Semarang, Andiyono, menyatakan, langkah penon-aktifan Slamet Haryanto merupakan bentuk respon cepat dari LBH Semarang. Pimpinan LBH, katanya, juga merupakan representatif dari YLBHI dan LBH di daerah.

LBH juga sudah membentuk tim investigasi untuk kasus ini. "Kami tidak mau membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya? Kami mau tegas dengan langkah LBH membentuk tim investigasi," kata Andiyono.