Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Pilkada di Papua Membahayakan

Kompas.com - 08/06/2012, 20:13 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso berharap pemerintah pusat menganggap serius konflik terkait Pemilukada di Papua. Jika tidak segera terselesaikan, menurut Priyo, akan membahayakan bagi masa depan Papua.

Priyo mengatakan, berdasarkan laporan yang dia terima, situasi memanas di Papua belakangan ini akibat konflik pemilukada yang rencananya digelar Agustus 2012. Konflik itu terkait sengketa penyelenggaraan Pemilukada Papua.

Saat ini, Pemilukada Papua diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meliputi tahap pendaftaran, verifikasi bakal calon, dan menentukan bakal calon mana yang lolos. Sebaliknya, KPU merasa itu adalah kewenangannya. KPU telah mendaftarkan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah itu.

"Perbedaan ini harus segera diselesaikan. Nanti kalau pemilu di Papua belum apa-apa tapi sudah dipertanyakan legilitimasinya, ini membahayakan. Saya minta pak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Mendagri (Gamawan Fauzi) cari solusi," kata Priyo, Jumat (8/6/2012).

Priyo juga mendesak agar aparat keamanan bisa menangkap para pelaku penembakan yang semakin sering terjadi. Berdasarkan laporan yang diterima, kata dia, sudah enam kali peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal dalam sebulan terakhir.

"Yang jadi korban itu dari berbagai warna. Ada sipil, remaja, orang asing, prajurit TNI, PNS. Ini korban yang tidak terpola. Itu dilakukan oleh siapa? Aparat keamanan harus memburu dan tangkap mereka. Tidak peduli siapa saja. Ini sudah bikin keresahan masif, bahkan sampai ke ibukota Jayapura. Panglima TNI dan Kapolri harus turun tangan," kata Priyo.

Berbeda dengan Priyo, Ketua DPR Marzuki Alie menduga situasi memanas di Papua belakangan ini akibat ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi untuk kepentingan sektor ekonomi di Papua, khususnya tambang.

"Kita serahkan kepada aparat keamanan dan intelijen. Kenapa setiap konteksnya mengangkat persoalan sumber daya alam di Papua ada korelasi dengan tindakan-tindakan yang memperkeruh suasana," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

    Nasional
    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com