Perjuangan Primordialisme dalam Kelas

KOMPAS.com- Pandangan konservatif dan ketergantungan yang tinggi kepada peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi ciri yang melekat pada masyarakat sekarang ini. Meskipun demikian, dalam tiap kelas sosial ada dinamika untuk merebut wacana dengan politik berbeda.

Terhadap sejumlah pandangan kontroversial yang mempertentangkan nilai-nilai konservatisme dan kebebasan, kelas menengah lebih memilih bersandar kepada ideologi konservatif. Mereka cenderung berpandangan bahwa pemerintah seharusnya berperan lebih banyak dalam menjaga moral masyarakat, dan masalah pornografi harus diatur dalam undang-undang.

Mereka juga setuju jika agama seharusnya menjadi prinsip yang melandasi negara Indonesia, tetapi tidak semua agama boleh turut campur dalam menata negara. Hal ini dikuatkan oleh pendapat mereka bahwa pelarangan Ahmadiyah di Indonesia adalah tindakan yang tepat.

Selain itu, kelas menengah juga lebih condong untuk menganut paham patriarkat yang memandang laki-laki lebih mampu memimpin negara daripada perempuan.

Pendapat dari mayoritas masyarakat kelas menengah ini seolah menjadi kabut yang menutupi dinamika yang terjadi pada kelompok yang cenderung berpandangan bebas, mandiri, dan toleran. Siapakah kelompok demokratis, yang jumlahnya berada di kisaran 25-30 persen ini?

Kelompok demokratis

Berbeda dengan dengan sifat-sifat hedonis, yang di satu sisi ditularkan oleh kelas atas dan di sisi lain menjadi perjuangan kelas di bawahnya untuk meraih kemewahan kelas atas tersebut, survei Litbang Kompas menunjukkan, pandangan politik adalah persoalan aliran. Ia tidak semata ditentukan kelas sosial, tetapi bergantung pada bagaimana kultur etnis dan agama membentuk pandangan mereka.

Menyingkap pandangan politik kelas ibarat membuka lembar demi lembar labirin yang menutupi entitas terdalam dari jati diri. Di balik sifat konservatif yang muncul menyelimuti permukaan wajah masyarakat Indonesia ada dinamika yang membuat politik harus dipandang sebagai perjuangan primordialisme yang bermain di kelas sosial.

Melihat gambaran mereka tidak lain dari menyingkap lapisan-lapisan primordial. Persoalan demokrasi tidak langsung berhubungan dengan kelas, tetapi harus dikaitkan dengan kontestasi antarkelompok antar-aspek-aspek religi, etnis, dan gender dalam wacana persaingan ideologis.

Pandangan bahwa moralitas menjadi tanggung jawab individu atau anggota masyarakat daripada persoalan negara, misalnya, lebih banyak disuarakan oleh kelas atas yang berusia di bawah 30 tahun dan 46-55 tahun, juga menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelas menengah atas di bawah 22 tahun dan di atas 55 tahun.

Meski terjadi dinamika dalam merebut wacana, gambaran itu tidak cukup mengangkat citra keseluruhan kelas, terutama kelas menengah, menjadi strata sosial yang mencerminkan pandangan demokratis. Ini terjadi karena Indonesia adalah negara majemuk hegemonik, terbentuk dari berbagai komposisi etnik dan agama.(Bambang Setiawan/Litbang Kompas)