Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Tak Ada Hambatan Selidiki Hambalang

Kompas.com - 08/06/2012, 10:46 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan, tidak ada hambatan atau permasalahan apa pun yang dihadapi KPK dalam menyelidiki proyek Hambalang. Diakuinya, proses penyelidikan Hambalang memerlukan waktu lama lantaran KPK harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan.

"Karena memang sudah tugas penegak hukum, investigasi penyelidikan adalah tugas-tugas yang paling krusial karena di dalam tahap penyelidikan adalah tahap di mana bisa memunculkan berbagai macam informasi dan bukti-bukti. Jadi dia memang memerlukan sedikit waktu, jadi kami mohon seluruh masyarakat Indonesia untuk bersabar," kata Abraham, di Jakarta, Kamis (7/6/2012).

Apalagi, lanjut Abraham, KPK tidak memiliki kewenangan menghentikan penyidikan suatu kasus sehingga prinsip kehati-hatian sangat dipegang KPK. Hari ini, menurutnya, KPK akan kembali melakukan gelar perkara Hambalang. Dalam gelar perkara siang nanti, kata Abraham, pihaknya akan menentukan apakah penyelidikan Hambalang telah layak ditingkatkan ke tahap penyidikan atau belum.

KPK memulai penyelidikan Hambalang sejak Agustus 2011 lalu. Hingga kini, lembaga penegakan hukum itu telah lebih dari tiga kali melakukan gelar perkara. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemeriksaan Hambalang yang menjadi konsentrasi KPK adalah soal konstruksi (bangunan) dan pengadaan barang.

KPK menduga ada pelanggaran dalam proses subkontrak proyek ke sejumlah perusahaan, termasuk ke PT Dutasari Citralaras yang mendapat pekerjaan proyek senilai Rp 300 miliar. Perusahaan tersebut diurus Mahfud Suroso, yang disebut sebagai orang dekat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hingga akhir 2008, istri Anas, Athiyyah Laila, menjadi komisaris di PT Dutasari Citralaras.

Dalam penyelidikan Hambalang, KPK juga menelusuri aliran-aliran dana terkait. Abraham mengakui, aliran dana dari PT Adhi Karya ke politisi menjadi salah satu penelusuran KPK. "Ya salah satunya itu. Semua aliran dana diteliti dan melakukan penyelidikan itu tidak mudah ya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com