Andi Siap Mundur

Jakarta, Kompas - Menteri Pemuda dan Olah-raga Andi Mallarangeng menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai menteri jika diminta oleh Presiden Susilo Bambanag Yudhoyono. Alasannya, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

”Bagi saya, jabatan itu amanah. Kapan saja saya siap (berhenti) jika diminta oleh Presiden,” kata Andi yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (7/6).

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Ruhut Sitompul pernah meminta sejumlah kader Partai Demokrat yang disebut dalam kasus proyek Hambalang untuk mengundurkan diri. Kasus itu dan kasus lain seperti dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, telah menurunkan citra Partai Demokrat. Andi menjadi salah seorang yang sering disebut dalam proyek Hambalang senilai Rp 1,175 triliun itu.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi mendapat fee dari proyek Hambalang.

Namun, Andi menyangkal tudingan Nazaruddin bahwa dia menerima Rp 20 miliar dari proyek Hambalang. Andi juga mengaku tidak tahu tentang PT Dutasari Citralaras. Perusahaan yang pernah dimiliki istri Anas, Athiyyah Laila, ini beberapa kali disebut sebagai tempat mengatur fee proyek Hambalang.

Zulfadhli, anggota Komisi X DPR, mengusulkan pembentukan panitia khusus DPR untuk mengusut proyek Hambalang. Proyek itu diduga tidak hanya bermasalah di bidang anggaran, tetapi juga secara teknis, yakni amblesnya sejumlah lokasi proyek ini Desember lalu.

”Pansus untuk memperjelas sejumlah masalah di seputar proyek Hambalang. Misalnya, mengapa Menteri Keuangan memutuskan proyek itu dibiayai dengan tahun jamak (multiyears) tanpa persetujuan Komisi X? Mengapa proyek yang dimulai 2010 itu memakai studi kelayakan yang dibuat tahun 2004? Lalu, bagaimana studi kelayakannya hingga sampai ambles?” tutur Zulfadhli.

Sebelumnya, di Jakarta, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, sejauh ini memang baru PT Dutasari Citralaras yang jadi sasaran pemeriksaan KPK. Petinggi perusahaan ini termasuk Mahfud telah diperiksa KPK.

Selain Mahfud, KPK juga memeriksa Munadi Herlambang, salah seorang pemegang saham PT Dutasari. Munadi tercatat menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat. KPK juga memeriksa Athiyyah Laila, meskipun yang bersangkutan merupakan mantan komisaris di perusahaan itu.

”Sejauh informasi yang saya terima, memang baru pengurus PT Dutasari, perusahaan subkontraktor proyek Hambalang yang diperiksa KPK,” kata Johan.

KPK mencurigai PT Dutasari tak layak dan tak memiliki kemampuan menjadi perusahaan subkontraktor untuk proyek sebesar Hambalang. (NWO/BIL)