Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Lembaga Paling Korup, Berikutnya Kantor Pajak dan Kepolisian

Kompas.com - 06/06/2012, 17:30 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) dianggap lembaga paling korup oleh 47 persen dari 2.192 responden. Survei ini dilakukan di 163 kabupaten kota di 33 provinsi. Sementara itu, di bawah DPR ada kantor pajak yang dinilai 21,4 paling korup. Urutan berikutnya adalah, kepolisian yang dipilih oleh 11,3 persen responden.

"Partai politik juga dianggap korup oleh 3,9 persen responden, Kejaksaan Agung sebesar 3,6 persen, layanan birokrasi, sebesar 3,1 persen. Di sisi lain lembaga Kehakiman juga dianggap korup oleh 2,6 persen, Bank Indonesia sebesar 1, 2 persen dan MK 1 persen," kata koordinator SSS, Muhammad Dahlan di Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Sementara itu sejumlah lembaga yang memiliki persentase rendah korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu 0,9 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 0,6 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 0,5 persen, Kepresiden 0,2 persen, Mahkamah Agung 0,2 persen, dan TNI 0,1 persen.

"Yang tidak menjawab soal ini ada 2,3 persen," sambungnya.

Masih dengan hasil survei tentang anggota dewan, Dahlan menyatakan, kebanyakan responden juga menyebut anggota Dewan hanya masuk ke Senayan untuk mencari nafkah semata.

Dari 2.912 responden itu, 62,4 persen menyebut demikian. "Yang menyebut bahwa DPR menjalankan tugas sebagai wakil rakyat hanya 21,3 persen. Yang menjawab tidak tahu 15,6 persen dan tidak menjawab pertanyaan ini 0,8 persen," jelasnya.

Akibat perilaku sebagian anggota dewan yang hanya mencari nafkah dan korup, maka kata dia, sebagian responden tidak menganggap gedung DPR sebagai tempat wakil rakyat berkumpul. Dari survei ini, kata dia, 52,6 persen responden menganggap DPR hanya sebagai tempat berkumpulnya orang partai. Sementara hanya 29,1 persen menganggap DPR sebagai tempat kumpul wakil rakyat.

"Yang menjawab tidak tahu 17,8 persen dan tidak menjawab pertanyaan ini, 0,5 persen," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik, J Kristiadi mengaku tak heran lagi. Ini kata dia, sudah menjadi tradisi yang sulit dipungkiri. DPR, kata dia, harus berbenah diri, jika ingin mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. "Saya kira sudah disebutkan di bukunya Jafar Hafsah, dia mengatakan bagaimana medan politik kotor, bagaimana politisi dan anggota DPR hanya mencari duit. Buku Benny K Harman juga mengatakan ini sudah menjadi Dunia Mafia dan Republik Koruptor. Kurang gila apalagi coba," kata Kristiadi dengan nada bertanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com