Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Wamen, Pemerintah Bisa Berhemat Rp 15 Miliar Per tahun

Kompas.com - 05/06/2012, 11:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengeluaran pemerintah bisa ditekan sekitar Rp 15 miliar per tahun jika Mahkamah Konstitusi menilai posisi 20 wakil menteri yang ditunjuk Presiden bertentangan dengan konstitusi. Posisi wamen itu dinilai sebagai pemborosan pemerintah.

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, memberi contoh, alokasi anggaran untuk Wakil Menteri (Wamen) Luar Negeri mencapai Rp 728 juta pada tahun 2011. Anggaran lalu naik menjadi Rp 753 juta. Kementerian Luar Negeri mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun 2013 menjadi Rp 1,14 miliar.

Jika asumsi setiap wamen mendapat Rp 753 juta per tahun, kata Uchok, pengeluaran pemerintah setiap tahun untuk 20 wamen sekitar Rp 15 miliar. "Hal ini membebani APBN kita," kata Uchok di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Uchok menilai tugas wamen juga tidak jelas. Wamen Luar Negeri, misalnya, kata Uchok, dalam nomenklatur hanya disebutkan bertugas dalam koordinasi penanangan imigran gelap dan penyusunan bahan laporan wamen kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Untuk persoalan itu, kami meminta kepada MK untuk membatalkan wamen ini. Selain karena pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus hanya untuk membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang Istana, posisi wamen hanya menghabiskan alokasi anggaran. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat," kata Uchok.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan MustoPa mengatakan, pihaknya menghormati apa pun keputusan MK nantinya perihal wamen. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal ketika menunjuk wamen.

"Kita ingin pemerintah berjalan maksimal. Tentu pemerintah membutuhkan kementerian yang punya kinerja tinggi. Maka, keberadaan wamen dibutuhkan," kata Saan.

Ketika ditanya penilaian posisi wamen memboroskan keuangan negara, Saan menjawab, "Penghematan sudah menjadi komitmen pemerintah. Tentu pengangkatan wamen sudah mempertimbangkan aspek penghematan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com