Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Nama Calon Dubes RI yang Diajukan Pemerintah

Kompas.com - 02/06/2012, 19:11 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tubagus Hasanuddin menyatakan saat ini Komisi I telah menerima daftar nama 21 calon duta besar dari pemerintah. Tahap seleksi para calon dubes ini akan berlangsung pada 12-13 Juni mendatang. 

"Para calon dubes ini akan melewati tahap fit and proper test terlebih dahulu di Komisi I," kata Hasanuddin, melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu, (2/6/2012).

Dalam tahap tersebut, kata Hasanuddin, Komisi I akan fokus pada beberapa hal, diantaranya penguasaan dan pengetahuan calon tentang keadaan dan kondisi negara yang  akan ditempati. Tak hanya itu, mereka juga harus mengetahui sejauh mana kondisi hubungan bilateral antara negara tersebut dengan Indonesia.

Para calon juga harus mengetahui potensi-potensi positif negara tersebut, yang dapat menguntungkan untuk Indonesia. Terakhir, tuturnya, calon dubes akan diuji kemampuannya dalam menyelesaikan  masalah-masalah penting di luar negeri seperti masalah perbatasan  dan TKI.

"Akan dites juga kemampuan bahasa asing para calon, "kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Berikut nama 21 calon dubes RI tersebut :  

  1. Yordania - Teguh Wardoyo 
  2. Kazhakstan - Foster Gultom 
  3. Yunani - Benny Bahadewa 
  4. Slovakia - Djumantoro 
  5. Australia - Nadjib 
  6. Tanzania - Zakaria Anshar 
  7. Bangladesh - Iwan Wira 
  8. Timor Timur- Primanto 
  9. Pakistan - Burham 
  10. Afghanistan - Anshory Tadjuddin 
  11. Srilanka - Harimawan 
  12. Malaysia - Herman Prayitno 
  13. Ukraina - Niniek Koen 
  14. Italia - August Parengkuan 
  15. Yaman - Wajid Fauzi 
  16. Korsel - John Prasetyo 
  17. Tunisia - Ronny Prasetyo 
  18. Austria - Rahmat Budiman
  19. PTRI Jenewa - Triono Wibowo 
  20. India - Rizali 
  21. Bahrain - Chilman Arisman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com