JK: Kontrol BBM dengan Stiker Bisa Dicoba

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden ke-9 RI M Jusuf Kalla menyambut positif gerakan nasional penghematan energi serta peningkatan pendapatan negara dan optimasi anggaran yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan ini. Menurutnya, hal tersebut harus segera dilaksanakan.

Tidak ada cara lain untuk mengurangi beban subsidi BBM bersubsidi. Salah satu bentuk pengendalian sistem distribusi BBM bersubsidi adalah penggunaan stiker. Setiap kendaraan yang tak berhak menerima BBM bersubsidi akan ditempeli stiker khusus.

Lantas bagaimana komentar JK? "Iya, harus dicoba dulu. Kalau (kendaraan) orang diberi stiker, lalu dicabut, bagaimana?" kata JK kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Selain itu, bentuk pengendalian lainnya adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik. Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, jumlah BBM bersubsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya.

Terkait hal ini, JK mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan. "Tapi itu butuh ketelitian, ketegasan," kata JK singkat.

Langkah penghematan dicanangkan Presiden setelah DPR menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Penghematan energi juga dipandang perlu guna memperkecil defisit tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 190 triliun atau 2,23 persen dari produk domestik bruto.

"Tidak mungkin defisit kita melanggar undang-undang. Harus ada penghematan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu.