Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua PGI: Tidak Boleh Paksakan Keseragaman

Kompas.com - 01/06/2012, 11:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan intoleransi yang marak terjadi di berbagai daerah belakangan ini dinilai akibat pemahaman yang keliru terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemaksaan kehendak terjadi lantaran Pancasila tidak dipahami secara utuh.

Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe mengatakan, kecenderungan saat ini masyarakat hanya mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun, sila ke dua, yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab", dinafikan.

"Bukan tidak mungkin dengan menyerukan nama Tuhan kita melakukan pembunuhan. Kita juga ber-Ketuhanan Yang Maha Esa di tengah-tengah persatuan Indonesia. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh melupakan bahwa kita adalah satu bangsa," kata Andreas ketika memberikan pidato dalam peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Peringatan itu dihadiri beberapa mantan petinggi negara, seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, tiga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Try Sutrisno, dan Hamzah Haz. Hadir pula istri mantan Presiden (alm) Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid, para pimpinan MPR, jajaran menteri kabinet, dan pejabat tinggi negara.

Andreas mengatakan, semua pihak harus menerima bahwa mereka hidup di tengah kemajemukan, baik dari segi suku, agama, maupun enis. Maka, kata dia, segala perbedaan yang ada tidak boleh melemahkan kesenasiban.

"Tidak pernah boleh ada yang memaksakan sebuah keseragaman, lebih lagi di dalam berekspresi dan berpendapat. Pemaksaan keseragaman adalah sikap menang sendiri, mengklaim diri paling benar, dan merendahkan martabat orang lain yang juga berhak berpendapat dan berekspresi," kata Andreas.

Andreas menambahkan, Indonesia memang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, lanjut dia, demokrasi bukan hanya mengandalkan suara terbanyak. "Suara terbanyak tidak selalu bertindih tepat dengan suara terbaik. Ada nilai-nilai yang mesti diperhatikan dengan saksama yang mengacu kepada kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia," kata dia.

Kedepan, lanjut Andreas, pendidikan Pancasila perlu digiatkan lagi. Nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi landasan bersikap etis dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Pancasila hendaknya dikembalikan kepada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com