Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Presiden Tak Perlu Pidato

Kompas.com - 31/05/2012, 12:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu melakukan pidato terkait penghematan energi. Pasalnya, menurut Pramono, program yang disampaikan Presiden ternyata lebih banyak untuk jajaran pemerintah sendiri.

"Kemarin itu kan semacam imbauan kepada internal pemerintah tidak menggunakan BBM bersubsidi. Harusnya dibuat saja peraturan pemerintah untuk itu. Tidak perlu dipidatokan," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Sebelumnya, Presiden mengeluarkan lima kebijakan penghematan energi. Dua kebijakan di antaranya terkait langsung dengan instansi pemerintah, yakni pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD.

Kebijakan lain yang terkait dengan instansi pemerintah adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Penghematan serupa diterapkan bagi penerangan jalan.

Tiga kebijakan penghematan BBM bersubsidi yang lain adalah konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi, larangan pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan, serta pengendalian sistem distribusi BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.

Pramono mengatakan, tak cukup imbauan hemat energi melalui pidato. Perlu adanya peraturan pemerintah untuk mengikat jajaran di bawahnya sehingga dapat diberi sanksi jika melanggar.

"Kalau kemarin (pidato) kan tidak bisa diberikan sanksi. Apalagi sekarang yang namanya undang-undang saja orang kecenderungan melanggar," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono menambahkan, pemerintah harus menjadi contoh dalam program penghematan agar diikuti oleh masyarakat luas. Seluruh jajaran pemerintah harus bisa memangkas pengeluaran.

"Belanja kita paling tinggi itu berada di instansi pemerintah. Jadi kalau instansi pemerintah bisa berhemat, termasuk soal rapat-rapat, saya yakin itu akan menghemat cukup banyak," pungkas Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com