JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia didesak mengambil sikap politik yang tegas terhadap peristiwa pembantaian warga sipil di Suriah. Pemerintah Indonesia diminta mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk memberikan sanksi berat kepada Suriah.
"Indonesia memang termasuk sangat lambat dan tidak tegas dalam mengambil kebijakan politik. Kalau lihat eskalasi yang terjadi di Suriah, ini sudah terjadi kekerasan sistemik yang berkelanjutan meskipun segala upaya damai sudah dilakukan, termasuk dari PBB. Jadi, Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus mengambil sikap politik yang lebih tegas," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Sebelumnya, sebanyak 108 warga tewas dan 300 orang terluka akibat penyerangan yang dilakukan militer Suriah di Houla. Sebanyak 34 orang tewas adalah anak-anak.
Mahfudz mengatakan, Pemerintah Indonesia sebaiknya menarik duta besar Indonesia di Suriah sebagai bentuk protes. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada lagi warga negara Indonesia di Suriah.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi pembantaian itu. Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus meminta kepada Pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
"Bukan hanya mengimbau dan menuntut, kita juga bagian dari tim peninjau PBB. Ada 16 perwira kita, baik dari kepolisian maupun TNI yang bertugas sebagai observer masalah Suriah," kata Marty.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.