KPK: Proyek Hambalang Memang Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat dikatakan memang bermasalah. Pembangunan proyek tersebut sudah mulai dilakukan meskipun izin pendirian bangunannya belum keluar. Hal itulah yang mendasari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki proyek senilai Rp 1,52 triliun tersebut.

"Ini memang bermasalah banyak," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin (28/5/2012). Menurut Zulkarnain, izin pendirian bangunan Hambalang tidak juga keluar lantaran lahan yang akan dibangun proyek tersebut dianggap tidak layak.

"Tempatnya rawan gempa, dengan bangunan besar kan, inikan layak atau tidak?" ujarnya.

Sejumlah masalah lain terkait Hambalang, menurut Zulkarnain, adalah anggarannya yang meningkat luar biasa dalam waktu singkat, perencanaan proyeknya yang bermasalah, pemborongannya, serta soal kepengurusan sertifikat tanah Hambalang.

Selain itu, terkait pengerjaan proyek yang disubkontrakan ke perusahaan lain, Zulkarnain menilai ada yang janggal dalam penyubkontrakan proyek tersebut. Pekerjaan yang disubkontrakan, katanya, bukan pekerjaan kecil melainkan langsung pekerjaan pokoknya. "Biasanya kan pekerjaan yang kecil, bukan pekerjaan pokoknya," ucap Zulkarnain.

Berdasarkan informasi, proyek Hambalang dikerjakan melalui kerjasama operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dengan Wijaya Karya. Dalam pelaksanannya, KSO tersebut menyubkontrakan proyek ke sejumlah perusahaan lain, di antaranya, PT Duta Sari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.

PT Dutasari merupakan perusahaan milik Mahfud Suroso yang disebut sebagai orang dekat Anas Urbaningrum. Istri Anas, Athiyyah Laila, pernah juga menjadi komisaris pada perusahaan tersebut.

Sebanyak lebih dari 60 orang telah diperiksa KPK dalam penyelidikan Hambalang. Mereka yang diperiksan antara lain, Athiyyah, Mahfud Suroso, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi; Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris; mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam; Kepala Badan Pertahanan Nasional Joyo Winoto; anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono; dan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang. KPK juga berencana memeriksa Anas dalam penyelidikan kasus ini.