Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Demokrat Jangan Tempatkan Presiden dalam Kekikukan Politik

Kompas.com - 25/05/2012, 22:22 WIB
Budiman Tanuredjo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan sejumlah kader Partai Demokrat mengenai Ny Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014, mengundang reaksi dari dalam kader Demokrat sendiri.

Rachland Nashidik, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat, dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (25/5/2012) ini, mengatakan, pernyataan kader-kader Demokrat mengenai Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai capres Demokrat 2014, perlu dipahami sebagai pernyataan pengakuan terhadap figur penting pendiri partai, ketimbang pernyataan ketetapan politik partai.

Rachland menambahkan, setiap kader Demokrat perlu berhati-hati untuk tidak menempatkan Presiden dan keluarganya dalam kekikukan politik.

"Setiap kader perlu menghormati kebebasan Presiden dan keluarganya untuk memiliki pertimbangan dan pilihan pribadi, bukan menggiring atau membatasinya, sekalipun itu dilakukan dengan niat baik," kata Rachland.

Dalam pelbagai kesempatan, Rachland mengingatkan, setidaknya sudah tiga kali Presiden memberi pernyataan bahwa manakala masa pengabdiannya pada negara berakhir, Presiden dan keluarganya memilih untuk beristirahat.

Konsekuensinya, Presiden memutuskan untuk tidak memajukan atau mengizinkan siapa pun dari anggota keluarganya untuk menjadi calon Presiden, sekalipun diminta dan diperjuangkan oleh partainya sendiri.

Selanjutnya Rachland mengatakan, keputusan tersebut didasari oleh keyakinan Presiden bahwa dirinya memiliki tanggungjawab untuk memberi teladan berdemokrasi, bukan saja kepada seluruh rakyat Indonesia, namun juga kepada keluarganya sendiri.

"Keyakinan dan pilihan pribadi tersebut bukan hanya perlu dihormati oleh setiap kader Demokrat, namun juga harus dipatuhi dan dilaksanakan," kata Rachland.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com